IDI Balikpapan Usulkan PPKM Darurat

Kebijakan pemerintah yang ambigu merespons lonjakan COVID-19 berujung kritik. Kapasitas rumah sakit dan keberadaan tenaga kesehatan semakin kritis. Ikatan Dokter Indonesia mendorong pemerintah daerah menerapkan PPKM Darurat.

Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Balikpapan dr. Dradjat Witjaksono mendorong Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Bukan tanpa alasan, Dradjat memperkirakan strain virus COVID-19 hasil mutasi. Kecurigaan itu mengarah pada COVID-19 jenis baru yang disebut Varian Delta SARS-CoV-2. Yang diketahui merupakan garis keturunan strain B.1.617.2 yang ditemukan pertama kali di India pada akhir 2020. Hipotesis yang dikemukakan dokter Dradjat diperkuat oleh lajunya proses penyebaran kasus terkonfirmasi positif. Yang menyebabkan lonjakan kasus secara tiba-tiba. "Saya hanya memperkirakan saja. Jangan-jangan varian delta yang merebak ini. Karena cepatnya penularan. Dan tiba-tiba. Kemarin-kemarin kan tenang-tenang saja. Sekarang kok tiba-tiba naik sampai di atas 200," tuturnya ketika diwawancara kemarin. Meski begitu, ia mengatakan, pembuktian terhadap hipotesisnya itu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut di Puslitbang Kemenkes di Jakarta. Ia berharap, langkah tersebut segera dilakukan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. "Kemarin sudah ada dikirimkan sampelnya ke Jakarta. Untuk mengetahui kebenarannya berdasarkan Whole genome sequencing (pengurutan keseluruhan genome). Tapi belum ada hasilnya," ujarnya lagi. Namun, dr. Dradjat memastikan varian delta yang dimaksud telah masuk atau ditemukan di Samarinda. "Samarinda memang varian delta sudah masuk." Dengan alasan itu, dan melihat rendahnya efektifitas PPKM yang selama ini dijalankan, dokter Dradjat mendorong Pemkot Balikpapan menerapkan PPKM Darurat. Ia menilai itulah upaya maksimal yang bisa dicoba saat ini. Ketua IDI Balikpapan bukan kali ini saja memberi saran kepada pemerintah daerah. Di awal pandemi, IDI Balikpapan juga pernah mengusulkan Pemkot memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Okelah kalau PSBB tidak disetujui. Tidak apa-apa. Tapi sekarang kan di Jawa dan Bali memberlakukan PPKM Darurat. Bagaimana kalau PPKM Darurat itu juga diterapkan di sini (Balikpapan). Supaya benar-benar maksimal berupaya memutus rantai penularan COVID-19. Yang selama beberapa hari ini jumlahnya naik terus. Itu yang saya khawatirkan," papar dokter Dradjat. Mantan dokter militer ini juga mulai was-was. Melihat kondisi rumah sakit rujukan yang sudah kewalahan. Ia berkata  bahwa kemampuan rumah sakit juga ada batasannya. Meskipun terus diminta menambah tempat tidur dan kapasitas ICU tetap tidak akan bisa menampung pasien apabila trend ini terus berlanjut. Sebab, pembahasan kapasitas isolasi dan ICU di rumah sakit harus diiringi dengan penambahan jumlah tenaga kesehatan. "Mencari nakes itu sulit. Itu kendalanya sekarang. Tidak semua nakes bisa di ICU Jika tidak sesuai kompetensi. Harus ada kompetensi khusus untuk mereka masuk ICU. Demikian juga dokter. Minimal ada pelatihan singkat karena keadaan darurat. Ini agak sulit juga," paparnya lagi. Dokter Dradjat sebenarnya menyadari, persoalan ini dari awal. Yaitu sulitnya pemerintah membuat kebijakan. "Ini memang ada tarik menarik antara kesehatan dan ekonomi. Pemerintah menjaga keseimbangan itu mungkin. Dibatasi tapi ekonomi jangan sampai ambruk. Jangan sampai kacau kalau terlalu dibatasi," katanya. "Kondisinya memang sulit, jangankan di daerah. Bahkan di pusat juga seperti itu. Pak Jokowi lebih memilih PPKM darurat ketimbang PSBB atau lockdown. Beliau tidak mau ambil risiko. Apalagi kalau lockdown semua kebutuhan masyarakat harus ditanggung negara," "Tapi kalau saya nilai pelaksanaan PPKM Mikro ini kurang efektif. Buktinya kasus naik terus," ucap dokter Dradjat. Makanya, lanjut dia, para dokter berharap agar PPKM darurat seperti di Jawa dan Bali diterapkan di Balikpapan. "Di Jawa dan Bali saja berani. Kena kok kita tidak berani. Penduduk kita sekitar 700 ribuan. Sementara  Surabaya 3 sampai 4 jutaan. Jadi, harusnya Balikpapan ini memungkinkan. Tapi enggak tau Pemkot seperti apa pertimbangannya," kata dia. Para dokter di Balikpapan, ujar Dokter Dradjat lagi, berharap agar tenaga kesehatan diberikan suntikan dosis vaksin ketiga. Untuk memperkuat anti bodi mereka yang mengaku telah kelelahan. "Keinginan kami, kalau bisa Nakes disuntik dosis ketiga. Jadi kita lebih pede lah. Karena ini kan sudah lama. Kemungkinan anti bodi sudah menurun. IDI pusat berharap seperti itu. Kasian juga Nakes, sudah betul-betul kelelahan. Sementara itu, dalam wawancara di penghujung Juni kemarin, Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud sempat secara samar-samar mengutarakan wacana PPKM Darurat. Sebelum akhirnya, Pemkot Balikpapan merilis Surat Edaran (SE) tentang Penguatan Pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro dan Kota Untuk Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Pandemi COVID-19. Yang sekaligus menjadi perpanjangan ke 11 pelaksanaan PPKM berbasis Mikro dan Kota di Balikpapan. SE yang ditandatangani Rahmad Mas'ud pada 2 Juli 2021 lalu itu, merujuk instruksi gubernur Kaltim kepada Pemda untuk melaksanakan penguatan PPKM Mikro atau disebut PPKM Diperketat yang diklaim gubernur mirip-mirip PPKM Darurat. Hal itu untuk merespon lonjakan kasus positif dalam dua pekan terakhir. Rahmad Mas'ud di hadapan wartawan pada 30 Juni 2021, memang belum ingin terbuka mengenai kepastian Kota Beriman melaksanakan PPKM Darurat. Namun dia memastikan pembahasan perpanjangan PPKM Mikro masih berproses. "Itu bisa berlanjut kita lihat situasi dan kondisinya apakah trennya ini masih naik. Sementara itu bagian dari pada ikhtiar kita untuk mencegah lonjakan covid," ujarnya. Ia mengatakan, PPKM Darurat memang masih sebatas wacana. Pemkot masih terus mengkaji berbagai opsi. Termasuk perpanjangan PPKM mikro ke 11. Sehingga Rahmad saat itu belum mau berbicara perihal PPKM darurat ini. "Mudah-mudahan tidak terjadi. Namanya wacanakan bro," katanya.

Warga Sendirian

Terkait perkembangan COVID-19, Gubernur Kaltim Isran Noor meminta warga waspada dengan lonjakan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. “Pemerintah daerah terus berupaya bagaimana menangani hal ini. Beberapa pekan ini kasus memang meningkat. Tapi, kewaspadaan masyarakat untuk tidak lalai adalah paling utama, sehingga tak tertular,” ujar gubernur dalam pernyataan resmi. “Jadi, saat ini tempat tidur untuk pasien covid di sejumlah rumah sakit di daerah sudah penuh. Semoga masyarakat lainnya tidak ikut masuk. Makanya, bersama-sama waspada menjaga diri,” Dia meminta warga untuk mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah. Mentaati protokol kesehatan (prokes), tidak berkumpul maupun menjauhi kerumunan, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dan mengurangi mobilitas diluar rumah Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan merespon kondisi ini dengan menerapkan PPKM Mikro Diperketat.Salah satunya, bagi pendatang dari luar Balikpapan baik di Bandara Internasional Sepinggan maupun Pelabuhan Semayang wajib menunjukkan surat keterangan Swab PCR negatif.  Sedangkan bagi warga ber-KTP Balikpapan menunjukkan surat keterangan rapid antigen. Pada Sabtu (3/7) kasus kematian karena terpapar corona sentuh rekor. Satgas melaporkan, 16 orang meninggal dunia dalam sehari. Kota Balikpapan dan Bontang yang tertinggi sama-sama 5 kasus hari ini. Kota Balikpapan sepekan terakhir bahkan kasus kematian antara 5-6 orang setiap hari. Sehingga jumlah seluruhnya 1.8.67 kasus kematian di Kaltim. Sementara pada Ahad (4/7) Kemarin, kasus terkonfirmasi positif kembali menyentuh rekor tertinggi selama pandemi. Dimana laporan Satgas menyebutkan, ada penambahan 738 kasus positif baru Dengan tambahan itu maka jumlah kasus aktif atau warga yang terpapar COVID-19 menjalani perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri seluruhnya sebanyak 5.668 kasus dan kumulatif seluruhnya 79.852 kasus. Sementara dengan penambahan 16 kasus kematian, maka seluruhnya menjadi 1.883 orang yang meninggal karena covid-19. Adapun pasien sembuh bertambah 289 kasus, sehingga seluruhnya 72.301 kasus. *DAS/YOS