Muncul Gerakan Pendukung Makmur

Para penentang pelengseran Makmur dari kursi Ketua DPRD Kalimantan Timur mulai muncul. Di Kabupaten Berau, sekelompok pemuda bakal memperkarakan keputusan DPP Golkar ke jalur hukum.

Nomorsatukaltim.com - Sebuah kelompok yang menamakan Pemuda Smart Berau mengancam akan mengambil langkah hukum jika keputusan Penggantian Antar Waktu (PAW) tetap dilanjutkan. Ketua DPP Pemuda Smart. Edy Erwansyah menilai, adanya kejanggalan dalam proses pendongkelan tokoh Bumi Batiwakkal itu dari jabatannya. Menurut Edy Erwansyah, keputusan yang diambil DPP Golkar terkesan tidak menghargai kerja keras Makmur membesarkan Partai Beringin. “Kami memang tidak dapat masuk dan turut mencampuri mekanisme internal Golkar. Namun, adanya keputusan ini tentu menimbulkan kesan dan reaksi negatif, serta kegaduhan di tengah masyarakat,” terangnya, Selasa (22/6). Untuk itu, pihaknya sangat mendukung bekas Bupati Berau itu, memperjuangkannya tetap sebagai ketua DPRD Kaltim. Karena, persetujuan PAW yang dikeluarkan DPP Golkar tidak mendasar, dan tidak ada penjelasan terkait kesalahan yang dilakukan. Selain itu, juga mendesak agar DPD Golkar Kaltim, untuk tetap menjadikan politisi senior itu sebagai ketua DPRD Kaltim. “Kami sangat mendukung Makmur melakukan class action, baik melalui mekanisme partai yakni gugatan ke Mahkamah Partai ataupun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena selama menjadi kader dan pimpinan DPRD tidak ada isu miring yang mengarah kepadanya,” jelasnya. Dirinya juga menyayangkan, seorang tokoh pendulang suara terbanyak dalam pemilihan Pileg 2019 lalu, yakni sebesar 38.281 suara diperlakukan tidak adil. Bukan hal mudah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat sehingga mendapatkan 38.281 suara dalam pemilu pileg 2019 lalu di dapil Kaltim 6 (Bontang, Kutim dan Berau). “Beliau sudah menjadi ikon di partai Golkar, khususnya Berau. Tanpa dia, Golkar tidak akan mendapatkan suara sebanyak itu. Ini yang harus dipahami. Artinya ada kepentingan oknum tertentu,” tuturnya. Ditambahkan Edy, Makmur kata dia adalah wakil dari masyarakat Berau. Penggantian terhadap Makmur tentu saja akan mengusik harga diri masyarakat Berau. Apalagi jika dilakukan dengan cara-cara yang tidak pantas dan beretika. "Kami sebagai masyarakat Berau, sangat keberatan dan protes keras, atas tindakan-tindakan sepihak, dan tidak beretika, yang dilakukan terhadap wakil kami. Kami minta kepada DPRD Provinsi Kalimantan Timur agar bersikap bijaksana dalam menangani serta memutuskan perkara ini,” jelasnya. Bahkan, dirinya juga mengancam akan melakukan aksi pengerahan massa apabila desakan yang dilayangkan tidak mendapat tanggapan dari DPD Golkar Kaltim. “Kami akan mengumpulkan seluruh kekuatan yang ada di Berau untuk mengawal kasus ini," pungkasnya. Dalam penjelasannya kepada Disway Kaltim, baru-baru ini, Ketua DPD Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud menegaskan, partainya tidak melakukan PAW. Melainkan  hanya penggantian alat kelengkapan dewan (AKD) berdasarkan evaluasi DPP serta aspirasi DPD I dan Fraksi Partai Golkar di DPRD Kaltim. Menurut Rudy Mas’ud, pertimbangan mengganti Makmur dengan Hasanuddin Mas’ud untuk menyerap aspirasi Fraksi partai Golkar. “Kemudian aspirasi dari teman-teman Parlemen. Dan Yang ketiga (memertimbangkan) daripada struktur Partai DPD I Golkar Kaltim,” jelasnya. “Sepertinya yang diharapkan adalah, pertama memang perlu energi baru, untuk supaya lebih produktif kegiatan kegiatan Partai Golkar di parlemen.” Sebaiknya Bertahan Pasca rencana penggeseran dirinya dari Ketua DPRD Kaltim, Makmur langsung merespon. Ia menerima Ketua DPD Gerindra Kaltim, Andi Harun, sehingga muncul spekulasi hendak ‘menyeberang’. Namun pengamat politik dari Universitas Mulawarman, Budiman memperkirakan Makmur tidak akan meninggalkan Golkar, meski pada akhirnya dirotasi dari jabatan. Makmur dinilai sebagai kader partai yang terkenal loyal kepada partainya sejak dulu. Ia cenderung selalu mendahulukan kepentingan partai ketimbang kepentingan pribadi. "Sepemahaman saya Pak Makmur tipe orang yang setia dengan partainya. Banyak kasus beliau selalu mengalah untuk kepentingan Partai Golkar," ujar Budiman menyampaikan analisisnya kepada Disway Kaltim, Senin (21/6). Oleh sebab itu, Budiman meyakini Makmur akan tetap bertahan di Partai Golkar. Dan pilihan itu dinilai lebih tepat. Pertama,  karena sesuai dengan karakternya seperti yang dikenal selama ini. Dan yang kedua, sikap tersebut sekaligus sebagai momentum baginya untuk memperlihatkan kepada pihak-pihak yang berusaha menggantinya. "Bahwa beliau (Makmur) betul-betul lebih cinta partainya daripada jabatannya. Lebih mengedepankan kepentingan partai daripada kepentingan pribadi." Hanya saja, menurut Budiman, mantan bupati Berau itu berhak mepertanyakan ke partai menganai alasan penggantian dirinya oleh kader lain. Bukan dalam rangka membela diri. Sebab, menurut Budiman, bukan karakter Makmur pula suka membela diri. Di samping itu, membela diri disebut hanya tepat dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kesalahan. Sementara sejauh yang terlihat, politisi sepuh itu tak pernah membuat kesalahan yang menonjol semasa menjabat. Karenanya mempertanyakan alasan penggantiannya dinilai perlu dilakukan Makmur. Pengamat politik lainnya, Sony Sudiar menilai, dalam posisi saat ini, Makmur harus bertahan di Partai Golkar. Dan mempertahankan posisinya sebagai pimpinan DPRD Kaltim. Tujuannya untuk membuktikan kepada publik terkhusus konstituen yang telah memilihnya dalam Pileg. Sony melihat, dengan bertahan di Partai Golkar, akan semakin membuktikan bahwa Makmur adalah figur kuat yang sangat dibutuhkan Partai Golkar. Mengingat rekam jejaknya sebagai kader partai militan, juga politisi kawakan dengan jam terbang politik yang tinggi. Keberadaan Makmur di Partai Golkar disebut dapat mengonsolidasikan kekuatan politik daerah. Karena itu, menurutnya, Partai Golkar akan rugi besar jika kehilangan sosok Makmur HAPK. Soal mempertahankan palu sidang pimpinan dewan, menurut Sony masih berpeluang besar bagi Makmur. Ia menerangkan, bahwa SK penetapan pimpinan DPRD sejatinya ditandatangani oleh Kepala Daerah. Dalam hal ini Gubernur. Yang secara administratif dilakukan oleh KPUD sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan. "Ini artinya pergantian pimpinan DPRD itu harus melalui prosedur tersebut. Yang melibatkan pemerintah daerah dan bukan hanya sekehendak partai politik. Jadi meskipun partai politik mengusulkan pergantian, tapi kalau gubernur tidak tanda tangan maka tidak akan terjadi pergantian," jelas pengajar Fisipol Unmul. "Kecuali partai politik mengambil cara ekstrem yaitu menempuh jalan pemecatan terhadap Pak Makmur. Sehingga PAW (rotasi) bisa dilakukan karena Pak Makmur bukan lagi kader. Tapi sekali lagi ini adalah cara konyol yg mengabaikan etika politik. Rencana pergantian pimpinan DPRD oleh DPD Golkar sangat tidak mengindahkan prinsip-prinsip etika politik," tutur Sony Sudiar. Di samping itu, pria berkacamata ini memberi catatan penting, yakni bahwa, jika Makmur memilih mempertahankan posisi pimpinan DPRD, buka berarti pilihan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk insubordinasi Makmur HAPK kepada DPP Golkar dan DPD Partai Golkar Kaltim. "Sikap bertahan justru menjaga marwah partai," imbuhnya. ZUL/DAS/APP/YOS