Pengendalian Banjir Masih Jadi Prioritas di RPJMD Wali Kota Balikpapan Terpilih

BALIKPAPAN, nomorsatukaltim.com - Komisi III DPRD Balikpapan Rapat Dengar Pendapat (RDP), membahas  Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang Rapat Paripurna, Kamis (20/05/2021).

RDP ini dipimpin langsung Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh dan dihadiri Dinas PU, Dinas Perhubungan, Bappeda, Bagian Pembangunan, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) serta anggota DPRD yang tergabung dalam Komisi III. Pembahasan tersebut terkait RPJMD yang menjadi skala prioritas dan telah direncanakan oleh OPD untuk kepemimpinan Wali Kota terpilih periode 2020-2024. Tim Kelompok Pakar Pimpinan Dewan, Adi Supriadi mengatakan, rencana pembangunan skala prioritas ini akan dikakukan secara bertahap selama kepemimpinan Wali Kota terpilih. Ia memaparkan, Pembangunan yang akan diprogramkan di antaranya penanggulangan banjir, BPJS Kesehatan gratis bagi peserta mandiri, seragam gratis bagi siswa baru untuk tingkat SD maupun SMP, baik negeri maupun swasta, dan pembangunan Rumah Sakit di Kecamatan Balikpapan Timur. “Pengendalian banjir merupakan skala prioritas pembangunan, ini menyesuaikan dengan visi misi wali kota terpilih bahwa program penanggulangan banjir adalah prioritas utama yang akan dikerjakan dalam RPJMD wali kota ke depan,” ujarnya. Untuk anggaran pembangunan seperti penanggulangan banjir sudah tersedia, dan difokuskan untuk penanganan banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal dengan anggaran berkisar 300 miliar. “Ini baru diskusi awal, kemudian nanti akan kami lanjutkan ke pembicaraan berikutnya untuk melihat berapa sih sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan DAS Ampal,” terangnya. Sebenarnya, kata Adi, persoalan penanggulangan banjir sangat optimis bisa dilaksanakan. Hanya saja selama ini tergantung kemauan untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan di tempat itu, karena dari sisi regulasi dan Undang-Undang, ada ketentuan bahwa ketika pembebasan lahan terkait dengan pelayanan publik, maka dapat dilakukan secara konsinyasi. Adi menjelaskan, proses untuk penanggulangan banjir tersebut sementara ini masih dalam kajian di Bappeda dan DPRD. Sebab, harus mengukur dengan kemampuan keuangan daerah. "Jadi, persoalan DAS Ampal bisa diselesaikan, tetapi juga harus melihat kemampuan keuangan daerah", jelasnya. Di samping itu Adi menambahkan, skala prioritas Wali Kota terpilih dalam RPJMD 2020-2024 adalah BPJS Kesehatan gratis bagi peserta mandiri. "Kita sudah koordinasi dengan Bappeda untuk dilakukan kajian dan pendataan verifikasi data terkait dengan jumlah peserta mandiri BPJS Kesehatan di Kota Balikpapan. Hal itu nanti akan dibuatkan klaster-klaster, sehingga nanti bisa di eksekusi dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah," urainya. “Anggaran sudah tersedia, hanya saja dari progranm prioritas ini akan dipilah dan akan melalui tahapan, mana yang perlu dieksekusi di awal, mana yang pertengahan dan mana yang belakangan,” terang Adi. Adi menyampaikan, untuk mengetahui data kebutuhan fiskal Balikpapan, Ketua DPRD telah meminta kepada BPKD untuk melakukan update terkait data tersebut. Sebab, menurut Adi, belanja pegawai saja atau ASN di Kota Balikpapan mencapai angka Rp 775 miliar, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) berkisar Rp 445 miliar. Sehingga masih terdapat kekurangan Rp 300 miliar. “Kalau misalkan BPKD bisa mengupdate data ke Kementerian Keuangan, kita optimis DAU Balikpapan bisa naik Rp 200 miliar. Karena karakteristik Balikpapan kurang lebih dengan Samarinda", kata Adi. "Di Samarinda itu DAU-nya sekitar Rp 680 miliar, dengan mempertimbangkan karakteristik yang kurang lebih sama, saya kira optimis Balikpapan bisa dapat tambahan Rp 200 miliar itu dari DAU. Jika itu terjadi, maka akan ada juga tambahan Rp 200 miliar untuk pos belanja modal. Sehingga program-program prioritas dari Wali Kota terpilih bisa kita eksekusi secara bertahap,” tandasnya. (adv/snd/zul)