Jalan Usaha Tani di Kutim Keberadaannya Vital, Warga Sangat Butuh

Kutim, nomorsatukaltim.com –  Peningkatan jalan usaha tani di beberapa desa di Kutim perlu dikerjakan. Mengingat pemerintahan kali ini fokus pada peningkatan infrastruktur. Maka usulan dari masyarakat tersebut tak bisa diabaikan.

Banyak desa yang mengusulkan peningkatan jalan usaha tani ini. Mulai dari desa di Kecamatan Kongbeng, Muara Wahau, Kaliorang, Kaubun hingga Busang. Menurut warga, peningkatan jalan usaha tani dapat mendongkrak perekonomian mereka. Sebab distribusi hasil kebun dan sawah dapat berjalan lancar. Selama ini, di kecamatan tersebut, jalan usaha tani masih jelek kondisinya. Akses yang tersedia hanya berupa pengerasan tanah saja. Saat hujan jalan akan berlumpur dan licin. Sementara saat kering justru berdebu. Selain itu, hasil panen tak bisa diangkut dengan skala besar. Hanya kendaraan roda empat yang bisa masuk ke sekitar kebun petani. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menanggapi serius persoalan itu. Dirinya setuju peningkatan jalan usaha tani diutamakan. Namun, Pemkab  akan berhitung matang lagi. Mengingat kondisi APBD yang masih seret. “Yang jelas usulan seperti itu akan jadi perhatian. Karena sesuai dengan upaya Pemkab periode ini yang fokus pada peningkatan infrastruktur,” ucapnya. Ia memastikan, Pemkab memiliki komitmen untuk peningkatan infrastruktur. Karena secara garis besar, ia ingin semua kecamatan dapat terhubung. Sehingga seluruh wilayah dapat terakses dengan mudah. “Begitu juga dengan jalan antar desa, jembatan dan jalan usaha tani. Semua akan kami upayakan,” imbuhnya. Apalagi tersaji fakta baru. Sektor pertanian ternyata paling banyak menyerap tenaga kerja. Sebanyak 52.738 orang atau 33,97 persen bekerja di sektor pertanian. Maka sektor pertanian juga tak bisa dianggap enteng. Karena cukup menjadi tumpuan bagi perekonomian warga Kutim. Berdasar data Badan Statistik Kutim (BPS) 2020, produksi padi sawah mengalami kenaikan. Dari 15.744 ton pada 2018 menjadi 16.925 ton pada 2019 lalu. Produksi padi ladang juga meningkat dari 9.841 ton pada 2018 menjadi 12.506 ton tahun selanjutnya. Dari data ini harusnya Pemkab Kutim bisa merumuskan mana program prioritas. (bct/boy)