Miris, Anggaran OPD Cuma untuk Gaji Pegawai

Kutim, nomorsatukaltim.com – APBD Kutim menyusut. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak berkutik. Rencana Strategis (Renstra) yang disiapkan pun tak berjalan. Karena anggaran yang sangat minim. Tapi, DPRD bersikukuh. Renstra tersebut harus diperkuat.

Ketua Komisi D DPRD Kutim, Maswar mengatakan itu. Para legislator sudah mengimpun OPD mana saja yang tidak bisa menjalankan program mereka. Sebab anggaran yang dialokasikan hanya dapat membiayai operasional kantor saja. “Kami ingin memperkuat Renstra dari masing-masing dinas. Tapi sepertinya perlu langkah lain agar program berjalan,” ucap Maswar. Politisi Partai Golkar itu tak ingin ada muncul istilah dinas anak tir”. Dinas yang tidak terurus dan tidak mempunyai program kerja. Ia mencontohkan Dinas Perpustakaan. Yang plot anggaran hanya untuk membayar gaji pegawai saja. “Padahal program yang disusun bagus dan tak bisa dianggap remeh,” tuturnya. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi. Ia menyebut masih kurang terkawalnya program tiap OPD. Sehingga anggaran pun tak terbagi secara merata. Sehingga ada beberapa instansi yang tidak kebagian anggaran untuk menjalankan program mereka. “Akhirnya program mereka tidak ada yang jalan,” ungkapnya. Ia juga berharap, tiap OPD bisa mencari terobosan lain untuk menjalankan program mereka. Misal dengan menggandeng perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Atau memakai dana pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang dirasa sejalan. “Tentu semua itu tergantung dari kedekatan personal. Tapi jika memang bermanfaat, bukan tak mungkin anggota DPRD menitipkan anggaran Pokir mereka di dinas tertentu,” ucap Maswar. Seperti program di Dinas Perlindungan Wanita dan Anak misalnya. Banyak yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana CSR atau Pokir. Jadi ia berharap tiap OPD juga bisa aktif mencoba untuk menjalankan program mereka. “Mungkin jika memang diperlukan anggaran bisa kami usulkan di pembahasan APBD perubahan nanti,” tandasnya. (bct/boy)