Unjuk Rasa Tak Mencapai Kata Sepakat

Kukar, nomorsatukaltim.com - Unjuk rasa penolakan pengesahan UU Cipta Kerja belum berakhir. Gelombang penolakan terus menjalar hingga ke daerah. Gabungan puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Kukar Bergerak, Senin (19/10) kemarin menyampaikan aspirasinya ke DPRD Kukar.

Massa sempat berorasi di depan gedung Sekretariat DPRD Kukar. Hingga akhirnya diterima Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid. Didampingi Ketua Komisi I DPRD Kukar Supriyadi. Sempat terjadi perdebatan antara mahasiswa dan anggota DPRD. Lantaran beberapa tuntutan yang dilayangkan, tidak sepenuhnya diterima. Begitupun sebaliknya. Dewan memilih mengkaji lagi tuntutan mahasiswa. "Tidak semua yang kita sampaikan ke mahasiswa diterima," ujar Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid pada Disway Kaltim, Senin (19/10). Selanjutnya, Rasid menyebut tuntukan mahasiswa akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Sebagai bentuk pertimbangan. Melihat hampir seluruh daerah ikut melakukan unjuk rasa penolakan ini. "Ini akan dipelajari, diharapkan apa yang disuarakan untuk kepentingan rakyat," pungkas Rasid. Sementara beberapa tuntutan yang disampaikan aliansi ini, yakni meminta DPRD Kukar menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk lebih berfokus pada penanganan penyebaran corona. Dibanding mengesahkan Omnibus Law, di tengah pandemi COVID-19. Terlebih mereka melihat pengesahan ini tidak menunjukkan prinsip keterbukaan kepada publik. Dan dinilai tergesa-gesa dalam proses pengesahannya. Aliansi meminta DPRD Kukar menyatakan sikap penolakan terhadap UU Omnibus Law ini. Dengan menandatangani MoU bersama mahasiswa dan pemerintah daerah. Namun, lagi-lagi penolakan diterima. "Untuk itu kami menyampaikan mosi tidak percaya pada DPRD Kukar," ujar salah satu demonstran. (mrf/eny)