Kutim Masih Bergantung Pusat

Kutim,nomorsatukaltim.com - APBD Kutim diproyeksikan hanya sekitar Rp 2,6 triliun pada 2021 mendatang. Bahkan proporsi dana transfer pemerintah pusat mencapai 93 persen pendapatan APBD Kutim. Sementara hanya sekitar 7 persen saja yang diisi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan APBD Kutim 2021 ini. Anggaran Kutim jauh menurun dari tahun sebelumnya yang menyentuh angka Rp 3,4 triliun. Sehingga Pjs Bupati Kutim, Jauhar Efendi berharap anggaran bisa seimbang. "Kita memang terbatas sekali anggarannya kali ini. Sehingga harus bisa disesuaikan dengan pembangunan prioritas," ucap Jauhar. Diakuinya, dana transfer pemerintah pusat ikut menurun. Lantaran terpotong biaya penanganan COVID-19 secara nasional. Semakin berat, karena Pemkab Kutim memiliki utang multiyears kepada pihak ketiga sebesar Rp 273 miliar. Rencananya tahun depan semuanya bakal dilunasi. "Proporsi memang masih mengandalkan dana transfer pusat. Mungkin harus bisa tingkatkan PAD lagi," ujarnya. Sementara itu, komposisi APBD Kutim tahun depan, hanya Rp 2,6 triliun. Dan untuk belanja modal ditargetkan sebesar Rp 1 triliun saja. Jika dipotong utang tersebut, maka hanya sekitar Rp 800 miliar saja dana yang bisa dipakai untuk pekerjaan fisik. Mengenai apakah besaran anggaran ini masih bisa meningkat. Jauhar menyebut bisa. Menunggu keputusan terkait Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim, Dana Alokasi Khusus (DAK). Tetapi sejauh ini belum ada informasi resmi mengenai besaran yang mengucur ke Kutim. "Jadi kami masih berpatokan pada angka Rp 2,6 triliun itu. Apalagi ini juga masih dibahas dulu oleh legislatif," bebernya. Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar mengatakan, pihaknya akan mempelajari dulu rancangan APBD tersebut. Serta meminta masing-masing fraksi bisa memberikan pandangan terhadap rencana belanja daerah tahun depan. "Kami akan bagikan kepada tiap fraksi untuk menelaah rancangan APBD ini. Nanti bakal ada pandangan fraksi terkait itu," ujar Asti. (bct/eny)