TERLALU BERKUASA
Giliran Hillary Clinton mengkritik kebijakan Facebook yang enggan memerangi konten disinformasi dan propaganda. Bahkan Clinton menyebut Zuckerberg memiliki sudut pandang yang otoriter terkait dengan penyebaran disinformasi.
“Saya kadang merasa seperti bernegosiasi dengan kekuatan asing. Dia terlalu berkuasa,” kata Clinton kepada The Atlantic.
“Ini adalah perusahaan global yang memiliki pengaruh sangat besar. Dengan cara yang baru saja kita mulai pahami,” sambungnya.
Kritik Clinton ini menyasar kebijakan kontroversial Facebook. Yang berusaha mengambil jalan tengah. Antara kebebasan berpendapat dengan melawan disinformasi. Menjelang pemilihan umum di AS.
Ia secara spesifik mencontohkan kasus video viral Pelosi. Video itu telah diedit. Sehingga membuat Pelosi terlihat mabuk dan sempat viral di YouTube dan Facebook. Setelah Google menghapusnya dari YouTube, Clinton pun meminta Facebook untuk bertindak.
“Saya bilang, ‘Kenapa kalian masih mendiamkan video ini?’ Ini benar-benar salah. Pesaing kalian sudah menghapusnya,” kata Clinton.
PUJIAN DARI TRUMP
Presiden AS Donald Trump menyebut Zuckerberg sebagai orang nomor satu di industri perusahaan media sosial dunia. Hal itu ia sampaikan saat jamuan makan malam dengan Zuckerberg di Gedung Putih pada Oktober 2019.
“Saya makan malam dengan Mark Zuckerberg tempo hari dan saya mengatakan, ‘Saya ingin memberi selamat kepada Anda. Anda nomor satu di Facebook,’” kata Trump.
Kepada Limbaugh, Trump mencatat betapa pentingnya medsos saat ini. Banyak dari masyarakat yang bergantung pada portal berita profesional dan dinilai bias menyampaikan kinerjanya sebagai presiden.
Meski begitu, pria yang memiliki hampir 70 juta pengikut di Twitter ini mengatakan, tanpa kehadiran platform jejaring sosial, pihaknya tidak dapat menyampaikan informasi yang benar ke masyarakat dunia.
Beberapa platform media AS mendapat kritikan. Karena dinilai menyebarkan informasi keliru dan berita palsu saat persiapan menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2020.
Trump disebut telah berulang kali menggunakan Facebook dan Twitter. Untuk mendorong pernyataan dan teori konspirasi yang tidak benar.
Sontak, juru bicara kedua platform itu mengatakan, pihaknya tidak berupaya untuk menghilangkan kebohongan dari para politisi yang tengah bertanding di pilpres.
Selain itu, banyak kritikus politik yang menuduh Facebook berpihak kepada Partai Republik. Untuk menayangkan iklan politik Trump. (dtk/qn)