Dinas Perikanan pastikan program Si Puri jadi yang terbaik untuk nelayan.(IST)
TANJUNG REDEB, DISWAY- Dinas Perikanan Berau terus berupaya menggali potensi dan mengembangkan sektor perikanan. Khususnya, dalam pengelolaan wilayah perairan Bumi Batiwakkal.
Kepala Dinas Perikanan Berau, Tenteram Rahayu mengatakan, tugas pihaknya mengelola, memanfaatkan dan melestarikan sumber daya perikanan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Tujuannya kesejaheteraan masyarakat. Terutama nelayan dan pembudidaya ikan,” ujarnya kepada Disway Berau, Kamis (10/9).
Lanjutnya, melalui program sistem kemitraan pelaku utama perikanan (Si Puri), diharapkan dapat terberdayakan dan meningkatkan kemandirian bagi pelaku utama perikanan.
“Iya, ini (Si Puri) merupakan program baru yang dicanangkan,” jelasnya.
Selain itu, program Si Puri bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang masih menggunakan sistem tradisional dalam hal menjalankan permodalan.
“Seperti yang sering kami temui di lapangan, kadang ada nelayan mengeluh karena harus menjual hasil tangkapannya ke pengepul yang memberi modal. Sementara harga tidak terlalu tinggi. Sehingga nelayan menjual ke tempat lain,” jelasnya.
“Kemudian, dari pihak pengepul, merasa dikhianati lantaran sudah memberi pinjaman modal, namun para nelayan tidak menjual ditempatnya,” sambungnya.
Menurutnya, cara tradisional itu belum memiliki perlindungan hukum yang jelas, antar pelaku usaha dan pemberi modal usaha. Sehingga dibutuhkan program pemberdayaan masyarakat yang memiliki kepastian hukum.
Kondisi itu yang menjadi dasar lahirnya program Si Puri. Dimana, program ini melibatkan peran stakeholder terkait yang diharapkan dapat memberi perlindungan hukum dan standarisasi harga pada hasil perikanan kerakyatan.
“Salah satunya yang kami gaet, yakni YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara) dan beberapa usaha menengah dan besar lainnya. Mereka nantinya akan menjadi mitra bagi pelaku usaha perikanan,” jelasnya.
Tentram menambahkan, ada 4 pola yang dibangun dalam kemitraan.”Seperti program inti plasma, sub kontraktor, perdagangan umum dan kerjasama operasional,” terangnya.
Mengimplementasikan program ini, kata dia, hanya tinggal menunggu peraturan bupati (Perbup) yang kini dalam proses penyusunan draft. Prosesnya terus berlanjut.