Desain Besar Penataan Daerah Dikebut, Bima Arya: Otonomi Daerah Hadapi Tantangan Kompleks

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, bahwa tata kelola otonomi daerah saat ini sedang menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

"Otonomi daerah tidak hanya bisa dilihat sebatas resentralisasi atau desentralisasi, tapi lebih jauh itu kita harus melihat dalam perspektif yang lebih luas, sangat kompleks," ujarnya dikutip dari Disway.id, Selasa 9 Juni 2026.

Kompleksitas tersebut mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari desain kelembagaan, kualitas kepemimpinan daerah, kapasitas fiskal, hingga efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Oleh karena itu, katanya, upaya penyempurnaan tata kelola daerah harus dilakukan secara menyeluruh dan berbasis pada kebutuhan riil di lapangan.

BACA JUGA: Rudy Mas'ud Mengeluh ke DPR RI: TKD Dipangkas Rp 25 T, Pemberian Lambat, Pembangunan jadi Terhambat

BACA JUGA: TKD Menurun, Bupati Ardiansyah Minta Bank Daerah Bantu Perkuat Perekonomian Lokal

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini tengah mempercepat penyusunan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) sebagai dasar kebijakan sistem otonomi daerah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dan realitas di lapangan. Rencananya, penyusunan Desartada ditargetkan selesai pada akhir 2026.

Bima mengungkapkan, hasil evaluasi Kemendagri menunjukkan sebagian besar daerah, termasuk daerah hasil pemekaran, masih berada pada kategori kapasitas fiskal sedang hingga rendah.

Kondisi tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat sehingga kemandirian daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.

Meski demikian, ia menilai masih banyak daerah yang mampu menunjukkan kinerja positif melalui inovasi dan kepemimpinan yang kuat.

BACA JUGA: Terkait Honorer dan PPPK, Mendagri: Jangan Rekrut Pegawai Baru dan Jangan Berhentikan yang Sudah Ada

BACA JUGA: Dana Transfer dari Pusat Dipangkas Rp1,3 Triliun, APBD Kutim Tersisa Rp 4,4 Triliun

Dia mencontohkan, Kota Jambi yang berhasil memobilisasi sumber pendanaan di luar APBD hingga mencapai lebih dari Rp1,96 triliun untuk mendukung program penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.

"Itu potret yang juga menarik bahwa tidak semua daerah kemudian rontok ya ketika TKD (Transfer ke Daerah) mengalami penyesuaian dan diminta untuk mengawal program prioritas, ada daerah-daerah yang membaik karena kepala daerahnya mengawal," ungkapnya.

Sumber: disway.id