Pemkab Mahulu Mulai Data Pergerakan Harga Bapokting di Pasaran, Dampak Kenaikan BBM Non-Subsidi

MAHULU, NOMORSATUKALTIM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) mulai melakukan pendataan terhadap pergerakan harga barang kebutuhan pokok penting (Bapokting) menyusul kenaikan harga BBM non-subsidi yang terjadi belakangan ini.

Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Ekosda) Pemkab Mahulu, Lung menyampaikan, bahwa saat ini sudah ada tim yang bergerak ke lapangan untuk melakukan pendataan ke sejumlah kecamatan dan kampung.

“Pendataan yang dilakukan itu untuk mengetahui apakah kenaikan BBM ini berdampak langsung terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok atau tidak, itu yang masih kami rekap,” ujar Lung, Kamis, 7 Mei 2026.

‎Sejauh ini kenaikan yang paling terasa masih terjadi pada BBM nonsubsidi, terutama dexlite yang banyak digunakan kendaraan angkutan barang dan transportasi umum.

BACA JUGA: Cegah Kelangkaan, Pengelola Pangkalan LPG di Mahulu Batasi Distribusi ke Tingkat Pengecer

‎‎Sementara masyarakat umum di Mahulu sebagian besar masih menggunakan BBM subsidi seperti pertalite untuk kendaraan roda dua dan mesin ketinting, sehingga dampaknya dilaporkan belum terlalu signifikan bagi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

‎‎“Yang terdampak ini kendaraan angkutan barang dan beberapa angkutan penumpang yang menggunakan dexlite,” kata Lung.

‎Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan tarif angkutan karena biaya operasional transportasi ikut meningkat. Meski demikian, hingga kini belum ada penetapan resmi terkait perubahan tarif angkutan.

‎‎Selain melakukan pendataan harga barang dan stok kebutuhan pokok, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah antisipasi melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang bekerja sama dengan Bulog.

BACA JUGA: Punya Nilai Ekonomis, DPRD Mahulu Dorong Pemetaan Potensi Kearifan Lokal

‎“Nanti kita akan lihat dari hasil pendataan itu. Jika memang terjadi kenaikan signifikan dan ada pengaruhnya, maka kami akan melaksanakan gerakan pangan murah bekerja sama dengan Bulog,” jelasnya.

Di tengah upaya tersebut ‎Pemkab Mahulu juga menghadapi tantangan dalam distribusi barang akibat kondisi musim kemarau yang berdampak pada jalur transportasi sungai.

Menurut Lung, surutnya Sungai Mahakam yang kerap terjadi saat musim kemarau dapat menghambat distribusi barang menggunakan kapal angkutan.

‎Kondisi infrastruktur jalan poros dan jembatan yang belum sepenuhnya tuntas juga masih menjadi kendala utama dalam proses distribusi logistik di Mahulu, baik saat musim hujan maupun musim kemarau.

Sumber: