Jamin Status PPPK Aman, Andi Harun Siap Korbankan Janji-Janji Kampanyenya

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Wali Kota Samarinda, Andi Harun memastikan tidak akan ada pengurangan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini. 

Meskipun pemerintah kota tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran secara ketat. 

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas kekhawatiran publik terkait dampak penyesuaian belanja daerah. 

Di mana pemerintah tetap memprioritaskan pemenuhan hak pegawai, serta menjaga kualitas pelayanan publik di tengah tekanan fiskal yang sedang dihadapi. 

“Tidak ada sama sekali pernah membicarakan, belum pernah ada membicarakan soal yang begitu karena hingga hari ini kami masih memiliki proyeksi kemampuan untuk mengatasi itu,” tegasnya, pada Rabu 1 April 2026. 

BACA JUGA:Andi Harun Akui Ekonomi Samarinda Melambat

Ia menambahkan, sebagai kepala daerah, dirinya lebih memilih menghentikan program prioritas maupun janji kampanye apabila kondisi keuangan tidak memungkinkan. 

Daripada harus mengorbankan hak para pegawai yang menjadi tulang punggung pelayanan publik di Samarinda. 

“Lebih baik saya selaku kepala daerah nyetop semua program-program prioritas termasuk janji-janji kampanye kalau ada, daripada harus mengorbankan hak-hak pegawainya,” ujarnya. 

Dalam upaya menjaga stabilitas keuangan daerah, Pemkot Samarinda menerapkan langkah mitigasi melalui efisiensi anggaran yang dilakukan secara menyeluruh dan terukur. 

BACA JUGA:Rekomendasi Pj Sekda Samarinda Tertahan, Wali Kota Khawatir Ganggu Pencairan Gaji Pegawai

Seperti menyesuaikan belanja daerah berdasarkan kemampuan riil keuangan. 

“Efisiensi itu bukan berarti berhenti belanja, tapi mendahulukan belanja yang prioritas,” jelasnya. 

Jika terdapat kebutuhan anggaran yang melampaui batas, maka akan dilakukan penentuan skala prioritas secara selektif. 

Sumber: