PUPR Samarinda Anggarkan Rp5 Miliar Tangani Longsor Jalan Tembusan Pelita 3 ke Jalan Gerilya

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda telah menyiapkan anggaran khusus pada tahun 2026 untuk menangani longsor di ruas jalan tembusan Jalan Pelita 3 Sambutan–Jalan Gerilya.

Longsor di kawasan tersebut sebelumnya memang telah diprediksi berpotensi terjadi.

Kepala Bidang Bina Marga PUPR Samarinda, Budy Santoso mengatakan, penanganan longsor tersebut sudah masuk dalam rencana kerja tahun ini.

Anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp5 miliar dan difokuskan untuk penanganan area longsoran.

BACA JUGA: Hujan Deras Picu Longsor di Loa Hui Samarinda, Tiga Rumah Terdampak

BACA JUGA: Ceceran Tanah Bikin Jalan Licin dan Membahayakan, Proyek Pengurukan di Samarinda Seberang Disetop Sementara

“Sebenarnya itu sudah masuk rencana tahun ini, jadi tahun ini ada anggarannya. Memang itu sudah diprediksi kemungkinan longsornya,” ujar Budy saat ditemui di Kantor PUPR Samarinda, Selasa, 24 Februari 2026.

Menurut Budy, pada penanganan sebelumnya sebagian titik rawan telah diperkuat menggunakan metode geotechnical.

Namun, untuk longsor terbaru yang terjadi di sisi Jalan Pelita 3, PUPR memilih pendekatan berbeda. “Kalau yang longsor baru ini, daerah longsornya akan kami hilangkan. Jadi digali saja,” kata dia.

Ia menjelaskan, penggalian akan dilakukan sekitar 5 hingga 10 meter dari titik longsor. Langkah ini dinilai lebih efektif untuk mencegah longsor susulan agar tidak kembali mengenai badan jalan.

BACA JUGA: Akademisi Unmul Minta Program Probebaya Dievaluasi dan Jangan Dijadikan Alat Politik

BACA JUGA: PAD Reklame Menurun, Pemkot Samarinda Utamakan Estetika dan Tata Ruang Kota

“Kalau kita turap, nanti bisa jadi pemilik tanah tidak bisa membangun dan belum tentu diizinkan. Kalau digali, masih memungkinkan atas persetujuan pemilik lahan dan risikonya lebih kecil untuk longsor lagi,” ujarnya.

Terkait komunikasi dengan pemilik lahan, Budy menyebut kemungkinan sudah dilakukan oleh tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sumber: