Bankaltimtara

Anggaran Seret, Disperindag Kutim Tak Mampu Relokasi Pasar Tumpah

Anggaran Seret, Disperindag Kutim Tak Mampu Relokasi Pasar Tumpah

Keterbatasan anggaran membuat Disperindag Kutim kesulitan mengatasi pasar tumpah di luar area pasar resmi.-(Ilustrasi/ Istimewa)-

KUTIM, NOMORSATUKALTIM – Upaya penertiban pasar tumpah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menemui jalan buntu. 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim mengaku belum mampu melakukan relokasi pedagang akibat keterbatasan anggaran yang hingga kini belum berpihak pada pembenahan pasar.

Kondisi tersebut membuat pedagang masih menjamur di trotoar hingga di atas parit, terutama di sejumlah titik padat aktivitas ekonomi. 

Situasi ini tak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.

BACA JUGA: Basti: Harus Ada Aturan untuk Pasar Tumpah

BACA JUGA: Pasar Tumpah Marak Justru setelah Revitalisasi Pasar

Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadani, melalui pejabat Fungsional Ahli Madya Disperindag Kutim, Benita, menegaskan bahwa penertiban tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa solusi nyata bagi pedagang kecil.

“Kita bukan sekadar melarang atau membongkar, tapi kita harus menyediakan tempat yang layak untuk mereka berjualan. Masalahnya, saat ini kami terkendala anggaran,” ujarnya.

Benita menyebut kondisi keuangan dinasnya sangat terbatas, sehingga berdampak langsung terhadap berbagai kegiatan lapangan, termasuk pengawasan bahan pokok penting (Bapokting) di 11 pasar yang tersebar di wilayah Kutim.

Dari seluruh pasar tersebut, hanya Pasar Sangatta Utara yang dinilai memiliki sarana dan prasarana memadai. 

BACA JUGA: Pedagang Pasar Pagi Samarinda Minta Hak SKTUB Dikembalikan, Siap Laporkan Oknum yang "Bermain"

BACA JUGA: Wali Kota Balikpapan Sidak Pasar Klandasan, Temukan Sampah Menumpuk dan Pedagang Meluber ke Jalan

Sementara pasar di kecamatan lain masih jauh dari standar, membuat pedagang memilih membuka lapak di luar area pasar resmi.

“Boro-boro membangun pasar, untuk membenahi sarana prasarana saja kami tidak punya anggaran. Bahkan operasional kegiatan di lapangan juga sangat minim,” ungkap Benita.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: