Bankaltimtara

Cek Kesehatan Gratis Baru Sentuh 5 Persen Populasi, Dinkes Samarinda Ungkap Penyebabnya

Cek Kesehatan Gratis Baru Sentuh 5 Persen Populasi, Dinkes Samarinda Ungkap Penyebabnya

Kepala Dinkes Samarinda Ismed Kusasih.-Rahmat/Disway Kaltim-

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Samarinda masih berada di kisaran 5 persen dari total jumlah penduduk.

Dinas Kesehatan Kota (DKK) Samarinda menyebutkan sejumlah faktor penyebabnya.

Seperti  keterbatasan sumber daya manusia (SDM), ketersediaan bahan habis pakai (BHP), hingga persoalan aplikasi, menjadi tantangan utama dalam pelaksanaannya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismed Kusasih, mengatakan hingga saat ini capaian CKG di Samarinda telah menyentuh sekitar 40.000 peserta.

“Terakhir kita berada di angka 40.000 CKG. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Samarinda sekitar 800.000 jiwa, itu baru sekitar 5 persen,” ujar Ismed.

BACA JUGA:BPKAD Samarinda Telusuri Ulang Dokumen Hukum Sengketa Lahan Puskesmas Sidodamai

Ismed menjelaskan, CKG merupakan program baru yang menjadi bagian dari program prioritas Presiden.

Karena itu, hingga kini target pelaksanaan dari Kementerian Kesehatan masih belum ditetapkan secara pasti dan cenderung mengalami perubahan.

“Target dari Kementerian Kesehatan sendiri masih berubah-ubah karena ini program baru. Tapi dengan pengalaman selama setahun, tentu kita tetap konsisten menjalankan CKG,” katanya.

BACA JUGA:Ahli Waris Lahan Puskesmas Sidodamai Pertanyakan Dasar Penguasaan Tanah oleh Pemkot Samarinda

Berdasarkan hasil evaluasi Dinkes Samarinda pada 2026, terdapat dua kendala utama dalam pelaksanaan CKG, yakni keterbatasan SDM dan ketersediaan bahan habis pakai.

Menurut Ismed, CKG mencakup pemeriksaan kesehatan bagi seluruh kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia, sehingga kebutuhan tenaga dan peralatan sangat bervariasi.

“Untuk usia 0 hari saja ada beberapa jenis pemeriksaan. Begitu juga anak sekolah hingga lansia, item pemeriksaannya berbeda-beda dan sangat tergantung pada bahan habis pakai,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada tahun sebelumnya sempat ada pembahasan mengenai bantuan BHP dari Kementerian Kesehatan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: