Ikuti Balikpapan, Bontang Tangani Krisis Guru dengan Metode PJLP

BONTANG, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menyiapkan skema perekrutan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk mengatasi kekurangan guru yang diperkirakan meningkat sepanjang 2026. 

Kebijakan ini diambil menyusul rencana pensiun 105 tenaga pendidik, yang berpotensi mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah negeri.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, kekurangan guru paling signifikan terjadi pada formasi guru kelas.

Kondisi tersebut membuat sejumlah sekolah menerapkan sistem rangkap tugas bagi guru yang masih aktif.

BACA JUGA: Ketua PGRI Bontang Sebut PPG Jadi Biang Krisis Guru: Saatnya Dibuka untuk Umum

BACA JUGA: Dewan Pendidikan Kaltim: Krisis Guru Bisa Jadi Bom Waktu Pendidikan untuk Bontang

Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha mengatakan, skema PJLP dinilai sebagai opsi paling memungkinkan untuk menutup kekurangan tenaga pendidik. 

Model ini telah diterapkan Pemerintah Kota Balikpapan dengan jumlah rekrutmen yang jauh lebih besar.

“Skema PJLP itu sangat memungkinkan. Balikpapan bahkan sudah merekrut sekitar 800 guru melalui pola ini. Sementara kebutuhan kita hanya 105 guru. Saya rasanya pola itu tidak mungkin tidak bisa kita gunakan,” kata Abdu Safa, Rabu 14 Januari 2026.

Menurutnya, keunggulan PJLP terletak pada aspek regulasi karena tidak masuk dalam belanja pegawai, melainkan belanja jasa. 

BACA JUGA: Bontang Terancam Krisis Guru, Wawali Bontang Minta 2 OPD Lakukan Hal Ini

BACA JUGA: Bontang Krisis Guru, Pemda Ingin Rekrutmen Tapi Terganjal Aturan Pusat

Dengan skema tersebut, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas lebih besar selama tenaga pendidik yang direkrut memiliki kompetensi sesuai kebutuhan sekolah.

“Skema ini sebenarnya pernah kita jalankan. Sekolah mengajukan kebutuhan guru, lalu kami mencarikan tenaga yang sesuai dengan bidang keahliannya. Tantangannya sekarang tinggal pada kesiapan anggaran,” jelasnya.

Sumber: