Bankaltimtara

Percepatan Program MBG di Berau Terkendala Kendali Pusat, Baru 10 dari 61 Dapur SPPG Beroperasi

Percepatan Program MBG di Berau Terkendala Kendali Pusat, Baru 10 dari 61 Dapur SPPG Beroperasi

Kepala Dinas Pangan sekaligus anggota Satgas MBG Kabupaten Berau, Rakhmadi Pasarakan-Maulidia Azwini/ Nomorsatukaltim-

BERAU, NOMORSATUKALTIM – Percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Berau masih menghadapi berbagai kendala.

Hingga kini, dari total kebutuhan 61 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baru 10 dapur yang beroperasi.

Kepala Dinas Pangan sekaligus anggota Satgas MBG Kabupaten Berau, Rakhmadi Pasarakan mengatakan, secara keseluruhan Berau membutuhkan 61 dapur SPPG untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

Rinciannya, sebanyak 30 dapur diperuntukkan bagi wilayah aglomerasi, sementara 31 dapur lainnya dibutuhkan untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

BACA JUGA: MBG Tak Wajib Disalurkan Selama Libur Sekolah di Berau, Disdik: Jangan Sampai Merepotkan

“Kalau dihitung kebutuhannya, total ada 61 SPPG yang harus dibangun. Tapi sampai sekarang yang sudah berjalan baru 10 dapur,” ujar Rakhmadi, Kamis 25 Desember 2025.

Ia menjelaskan, salah satu kendala utama lambannya percepatan program MBG di daerah adalah masih kuatnya kendali pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Kondisi tersebut membuat ruang gerak pemerintah daerah menjadi terbatas.

“Kami sudah berkoordinasi langsung dengan BGN karena ini memang ranah mereka. Kami tanyakan apa saja yang harus dipenuhi Pemda untuk percepatan, karena selama ini masih dikontrol pusat,” jelasnya.

BACA JUGA: SPPG Maratua Ditarget Beroperasi Desember, Kejar Pemerataan MBG di Wilayah Terpencil

Menyikapi persoalan tersebut, Pemkab Berau terus melakukan koordinasi dengan BGN untuk membahas langkah percepatan pembangunan dapur SPPG.

Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah meminta kejelasan peran serta dukungan yang bisa diberikan daerah agar target program dapat tercapai.

“BGN mempersilakan kabupaten untuk mengusulkan mitra, khususnya untuk wilayah 3T. Pak Sekda selaku Ketua Satgas diminta mengusulkan mitra agar percepatan bisa dilakukan,” katanya.

Namun demikian, Rakhmadi mengungkapkan adanya pengalaman kurang optimal terkait keterlibatan mitra dari luar daerah.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: