Kepala Daerah Penghasil Migas Jangan Dijadikan Penonton
Meeting kolaborasi Hulu Migas dan daerah penghasil untuk peningkatan lifting dan pembangunan daerah.-istimewa-
JOGJAKARTA, NOMORSATUKALTIM - Kolaborasi hulu Migas dan pemerintah daerah penghasil menjadi sorotan utama dalam pertemuan eksekutif migas wilayah Kalimantan dan Sulawesi di Jogjakarta.
Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, dan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, kompak menyuarakan tuntutan agar daerah tidak lagi hanya menjadi 'penonton' dalam pengelolaan kekayaan alamnya.
Pertemuan bertajuk "Kolaborasi Hulu Migas dan Daerah Penghasil Migas untuk Peningkatan Lifting dan Pembangunan Daerah" ini digelar di Hotel Tentrem pada 29 - 30 Oktober 2025.
Acara dihadiri oleh kepala daerah penghasil migas se-Kalimantan dan Sulawesi, jajaran SKK Migas, serta perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Bupati PPU, Mudyat Noor mengatakan, pentingnya sinergi yang menghasilkan pemerataan manfaat ekonomi.
BACA JUGA:DPRD Kubar Soroti Perusahaan Sawit yang Tidak Transparan Soal Pajak dan Plasma Masyarakat
Ia berharap agar SKK Migas dan Kementerian ESDM mempertimbangkan pemberian kewenangan lebih besar bagi daerah penghasil.
"Kami berharap SKK Migas maupun perwakilan Kementerian ESDM yang hadir dapat mengkolaborasikan bagaimana dampak TKD (Transfer Keuangan Daerah) bisa diikuti dengan pemberian kewenangan lebih besar bagi daerah penghasil, agar tidak hanya menjadi penonton dalam pengelolaan potensi sumber daya alamnya," ucap Mudyat Noor.
Penguatan kolaborasi dan kewenangan ini, lanjutnya, sangat krusial untuk mempercepat pembangunan di daerah serta menjamin pencapaian target produksi nasional secara berkelanjutan, dengan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat PPU khususnya.
Senada, Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, memberikan sorotan tajam mengenai peran daerah. Ia meminta agar daerah penghasil diberi kesempatan untuk menjadi 'pemain utama' yang terlibat langsung dalam industri hulu migas, bukan sekadar penonton.
BACA JUGA:Terima Kunjungan Putri Kebudayaan Cilik Indonesia, Begini Kata Ketua DPRD Kukar...
"Kami tidak berharap banyak, tetapi paling tidak daerah ini diberikan kesempatan untuk tidak hanya menjadi penonton, melainkan juga ikut berperan sebagai pemain utama yang terlibat langsung dalam proses kegiatan hulu migas," ujar Rudy Mas’ud.
Rudy juga mengangkat isu krusial mengenai dampak penurunan pendapatan daerah yang drastis akibat sektor migas, mencontohkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang APBD-nya anjlok dari Rp17 triliun menjadi di bawah Rp6 triliun.
Penurunan pendapatan ini, kata Rudy, hampir merata dialami seluruh kabupaten/kota di Kaltim akibat pemotongan sekitar 73 persen.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

