Pemangkasan TKD Ancam Program Rumah Layak Huni di Berau, Kuota BSPS 2025 Turun Drastis

BERAU, NOMORSATUKALTIM — Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menyebut kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026 akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan sejumlah program prioritas.

Salah satunya adalah program Rumah Layak Huni (RLH), yang menjadi bagian dari visi misi Pemerintah Kabupaten Berau sekaligus mendukung program strategis nasional dalam peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut orang nomor satu di Kabupaten Berau ini, APBD Berau tahun 2026 diperkirakan mengalami penurunan hingga 70 persen, menjadi sekira Rp2,6 triliun.

Dari total itu, 50 persen atau Rp1,3 triliun harus dialokasikan untuk belanja pegawai yang mencapai kurang lebih 8.000 ASN.

BACA JUGA:112 ASN Berau Lulus Pelatihan dengan Predikat Memuaskan, Wabup Tekankan Aksi Nyata Pelayanan Publik

Ia mengakui, sisa anggaran yang tersedia belum memadai untuk menuntaskan seluruh program prioritas yang telah direncanakan pemerintah daerah.

“Sisa anggaran itu harus benar-benar diputar, belum lagi 10 persen wajib untuk alokasi dana kampung. Jadi tentu kondisi ini sangat berdampak pada sejumlah program daerah, termasuk bantuan rumah layak huni,” ujarnya belum lama ini.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Berau, masih terdapat sekitar 4.200 rumah tidak layak huni yang membutuhkan intervensi.

Setiap tahunnya, pemerintah menargetkan rehabilitasi 300 unit rumah, namun capaian tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.

BACA JUGA:Akbar Haka Dorong Penguatan Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Digital

Pada 2024, Berau mendapat alokasi rehabilitasi sebanyak 345 unit rumah. Namun, pada 2025 pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menurun drastis, hanya sekitar 46 unit yang tersebar di tiga kecamatan yakni Tanjung Redeb, Talisayan, dan Tabalar dengan dukungan anggaran Rp 1,4 miliar dari APBD 2025 dan ditargetkan tuntas dalam tahun berjalan.

Secara terpisah, Kepala Bidang Perumahan Disperkim Berau, Juli Mahendra membenarkan penurunan kuota tersebut.

Namun ia menegaskan, pelaksanaan program tetap berjalan dengan mekanisme yang sudah disiapkan.

“Seluruh proses awal seperti pendataan, verifikasi, hingga sosialisasi sudah kami lakukan. Saat ini kami menunggu penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai kebutuhan masing-masing rumah,” jelasnya.

Sumber: