DPRD Sentil Pemkot Samarinda: Jangan Pelit Kasih Data

Iswandi menegaskan pengawasan yang dilakukan DPRD harus berbasis data agar setiap kritik maupun evaluasi memiliki dasar yang kuat. 

“Kalau kita mau mengambil keputusan tanpa data, nanti jatuhnya fitnah. Tapi kalau kita pegang data, kita ngomong jelas, ada dasar dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya. 

Ia juga mengaku persoalan sulitnya akses data bukan hanya terjadi dalam pembahasan Pasar Pagi. Beberapa organisasi perangkat daerah lain disebut memiliki pola serupa ketika diminta membuka dokumen pendukung. 

“Ada beberapa OPD yang juga sulit memberikan data, termasuk PDAM,” ungkapnya. 

Ketua DPC PDIP Samarinda itu mencontohkan pernah meminta laporan keuangan PDAM yang telah diaudit kantor akuntan publik. Namun hingga kini dokumen tersebut belum juga diterima. 

Situasi tersebutmenimbulkan pertanyaan mengenai komitmen keterbukaan informasi di lingkungan Pemkot Samarinda.

Bahkan, Iswandi sudah penrah menyampaikan keluhan ini saat forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kota. 

Akibatya, karena keterbatasan akses, DPRD kerap harus mencari data dari sumber lain sebagai bahan pembanding sebelum melakukan pembahasan dengan OPD terkait. 

BACA JUGA:Sejarah Baru! RSUD IA Moeis Samarinda Berhasil Operasi Tumor Otak Perdana

Meski demikian, Iswandi menilai langkah tersebut seharusnya bukan menjadi rutinitas DPRD. 

Ia menyebut pengawasan internal pemerintah mestinya lebih optimal, termasuk melalui peran inspektorat. 

“Kan sebenarnya itu bukan tugas kita mencari sampai sedetail itu. Itu tugasnya Inspektorat kan,” katanya. 

Ia mengingatkan buruknya koordinasi dan keterbukaan data berpotensi memunculkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat, termasuk memicu persepsi negatif terhadap DPRD. 

Menurut Iswandi, fungsi DPRD pada dasarnya sederhana namun krusial, yakni pengawasan, penganggaran, dan pembentukan regulasi. 

Ketiganya, kata dia, tidak bisa berjalan maksimal tanpa dukungan data yang valid dan terbuka. 

Sumber: