Dinkes Samarinda Sebut Baru Dua SPPG Kantongi SLHS

Mulai dari sampah yang tidak dipisah, tempat sampah tanpa tutup, bahan makanan yang diletakkan di lantai, hingga prosedur distribusi yang belum sesuai standar.

“Contoh kecil saja, mobil pengangkut harus box tertutup, bukan pick-up. Mobil juga tidak boleh masuk dengan moncong ke depan, harus mundur. Banyak yang baru paham setelah diberikan pengarahan,” kata Rudi.

Selain percepatan sertifikasi, Dinas Kesehatan Samarinda juga memperkuat pengawasan melalui pembentukan Satgas MBG yang melibatkan Tim Gerak Cepat (TGC) di 26 puskesmas.

Penguatan struktur ini dilakukan setelah kasus makanan basi pada September lalu.

“Dinas kesehatan itu bagian dari Satgas. Tapi untuk mengantisipasi kalau terjadi keracunan atau kegawatdaruratan medis, kami sudah membentuk Satgas di puskesmas dalam Tim Gerak Cepat,” ujar Ismed.

TGC bertugas melakukan intervensi cepat ketika ada indikasi keracunan makanan di sekolah-sekolah penerima MBG.

Dengan jangkauan program yang tersebar di sepuluh kecamatan, keberadaan TGC merupakan sistem respons awal yang krusial.

Pengawasan juga diperkuat melalui integrasi dengan program doctor on call Wali Kota Samarinda. Dokter dapat langsung diterjunkan ke lokasi jika terjadi insiden darurat.

“Kalau tiba-tiba ada kasus keracunan, dokter on call bisa langsung datang. Mereka bagian dari sistem ini,” tutur Ismed.

Dinkes Samarinda menilai bahwa keberhasilan MBG tak hanya bergantung pada kecukupan gizi, tetapi juga keselamatan pangan.

Karena itu, seluruh SPPG yang belum tersertifikasi diminta segera melengkapi syarat administrasi, memperbaiki sistem higiene sanitasi, dan mengikuti standar distribusi makanan.

"Kalau semua taat, mudah-mudahan di Samarinda tidak ada keracunan,”pungkasnya.

Sumber: