Elpiji Subsidi Hanya untuk Warga Miskin, Stok Cukup Tapi Sering Kosong

PENAJAM, DiswayKaltim.com - Keluhan persediaan elpiji bersubsidi atau elpiji tabung 3 kilogram di Kabupaten PPU, Kaltim, beberapa kali masih terjadi. Padahal Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan UKM (Disperindagkop UKM) PPU telah menjamin ketersediaannya.

Keluhan tersebut di antaranya ialah kelangkaan dan harga yang cenderung tinggi. Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop UKM Erwansyah menuturkan, untuk stok tergolong cukup. Diketahui kuota yang diterima daerah berjuluk Benuo Taka ini hingga saat ini 4.776 metrik ton dalam setahun. Atau sekira 1.592.000 tabung.

Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun lalu. "Dalam sepekan biasanya ada hingga dua kali pengiriman gas dari agen ke pangkalan," ujarnya, beberapa waktu lalu.

Tiga agen tersebut yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan tiap daerah di 114 pangkalan di seluruh wilayah PPU. "Tiap bulan kami dapatkan laporan terkait kuota pengiriman ke pangkalan. Tapi kuotanya berbeda-beda," sambungnya.

Untuk PT Falisa Bersama di Kecamatan Penajam mendapat tabung paling banyak, yaitu 72 ribu. Kemudian, PT Hardita Pasir Utama; 42 ribu, sedangkan PT Hantoyo Mandiri Utama 17 ribu.

"Pengiriman agen ke pangkalan itu tergantung permintaan. Biasanya seminggu dua kali. Yang jelas kuota agen dalam sebulannya tidak berubah," ujar Erwan.

Terkait keluhan harga yang kerap melonjak, pihaknya rutin menggelar operasi pasar (OP). Di samping yang terjadwal tiap minggu, pihaknya juga langsung menggelar sidak setiap mendapatkan laporan.

"Memang ada beberapa kali laporan, baik di medsos (media sosial) terkait harga yang mahal," sebutnya.

Harga standar dari agen berkisar di harga Rp 18 ribu - 20 ribu setelah sampai di pangkalan. Namun setelah sampai di pengecer harga cenderung naik.

"Tapi tidak boleh sampai 30 ribu. Tertinggi sampai 25 ribu. Namanya jualan, dia cari untung," tuturnya.

Selain itu, ia menegaskan pangkalan dilarang menjual ke pengecer langsung. "Tapi kami pastikan pangkalan tidak menjual ke pengecer sebelum kebutuhan masyarakat sekitarnya terpenuhi. Bila ada kedapatan kami sanksi mulai dari pengurangan kuota hingga penjabaran izin," tambahnya.

Erwan menyebutkan, lonjakan harga gas melon ini kerap terjadi di wilayah Kecamatan Sepaku. Menurutnya, di daerah tersebut memang memiliki persoalan tersendiri. Khususnya terkait akses distribusi.

Sumber: