Elpiji Subsidi Hanya untuk Warga Miskin, Stok Cukup Tapi Sering Kosong

Akibatnya, beberapa pangkalan yang telah ditunjuk di wilayah tersebut belum mendapatkan kiriman dari agen. "Transportasi ke sana rusak parah. Jadi agen tidak berani masuk. Karena berbahaya," ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya saat ini juga dalam proses survei terkait kebutuhan di tiap daerah. Hal ini berhubungan dengan terpasangnya jaringan gas (Jargas) yang mulai beroperasi akhir 2019.

Erwan mengaku seharusnya gas subsidi di lapangan lebih melimpah dibanding tahun sebelumnya. Namun justru saat ini dirasa belum ada perubahan.

"Harusnya karena ada jargas, kebutuhan bisa berkurang. 'Kan ada sekitar 4 ribu kepala keluarga yang tidak lagi menggunakan gas bersubsidi. Seharusnya tidak ada keluhan di masyarakat soal kelangkaan atau masalah harga yang di atas harga eceran tertinggi (HET)," jelasnya.

Dari survei tersebut, pihaknya nanti akan mengalihkan kebutuhan ke daerah yang masih kekurangan. "Seperti di daera Sotek dan Semoi. Akan ada pangkalan baru di sana," tandasnya.

Selanjutnya, Erwan juga membeberkan masih banyak masyarakat yang belum menyadari peruntukan gas bersubsidi ini. Padahal telah ada surat edaran bupati tahun 2018.

Disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menggunakan tabung gas bersubsidi. Lalu masyarakat dengan penghasilan di atas Rp 1,5 juta, wiraswasta dengan omzet di atas Rp 800 ribu turut dilarang.

Hal tersebut juga sesuai rujukan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007, tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga gas elpiji 3 kilogram, hanya diperuntukkan untuk orang miskin.

"Tapi faktanya di lapangan, kesadaran masyarakat masih rendah untuk itu. Jadi kami minta kesadarannya saja. Padahal itu disubsidi untuk masyarakat miskin," pungkas Erwan. (rsy/eny)

Sumber: