Kukar Lebih Siap soal Anggaran Pilkada

Kukar bahkan menganggarkan untuk penanganan COVID-19 mencapai Rp 129,9 Miliar. Menjadikan salah satu anggaran penanganan COVID-19 terbesar di Kaltim.

Terkait instruksi Mendagri Tito Karnavian, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar menyebut tidak ada masalah. Dan anggaran untuk KPU Kukar dan Bawaslu Kukar tidak akan "terusik".

"Kalau NPHD kita sudah selesai semua, terkait COVID-19 tidak terganggu," ujar Sunggono saat dihubungi Disway Kaltim, Sabtu (6/6).

Namun Sunggono menyampaikan, dalam beberapa hari ini, memang ada diskusi terkait bagaimana pelaksanaannya nanti. Yang berhubungan dengan keprotokolan kesehatan COVID-19.

Salah satunya yang dibahas yakni kebutuhan akan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas. Dan memastikan dalam waktu dekat akan segera selesai. "Mudah-mudahan hari ini atau besok sudah klir," lanjut Sunggono.

Terkait anggaran yang tertuang dalam masing-masing NPHD, baik itu untuk KPU Kukar dan Bawaslu Kukar. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar Sukoco menyebut, sudah mencapai angka 40-50 persen dari anggaran yang sudah disetujui di dalam NPHD.

Untuk anggaran KPU Kukar senilai Rp 84,8 miliar. Yang sudah terealisasi di angka Rp 40,4 miliar. Sedangkan untuk anggaran Bawaslu Kukar senilai Rp 19,7 miliar, yang direalisasikan oleh pemerintah daerah senilai Rp 8 miliar lebih.

Dan tidak seperti daerah lain, Sukoco menegaskan jika Pemda Kukar akan tetap menyalurkan anggaran seperti yang disetujui sebelumnya. "Nggak (tidak) mas, Kukar tidak utak-utik dana pilkada," terang Sukoco.

Sunggono kembali menjelaskan. Langkah pemerintah pusat memastikan pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang, sudah sangat tepat. Dan tidak lagi melakukan penundaan waktu pelaksanaannya.

"Yang terbaik Insya Allah, melihat mungkin ada pertimbangan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat," pungkas Sunggono. (ryn/wal/mrf/oke/eny/dah)

Sumber: