Kukar Lebih Siap soal Anggaran Pilkada

Pada tahap I, anggaran yang sudah dicairkan untuk KPU Balikpapan sekitar Rp 22 miliar. Sementara Bawaslu Rp 4,6 miliar dan keamanan Rp 1,5 miliar. Disinggung pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020, Rizal mengatakan kesiapan tergantung KPU.

“Memang pilkada kali ini dilaksanakan dalam kondisi COVID, sehingga tidak mudah. Karena sebagian tidak dilakukan dengan tatap muka. Kita tunggu saja,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) juga sudah menyerahkan dana hibah tahap I. Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kutim.

Bupati Kutim Ismunandar menegaskan, jumlah anggaran pilkada tiap daerah sebelumnya telah disepakati KPU provinsi dan kabupaten/kota bersama dengan pemerintah daerah melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

"Dan jumlah yang kita terima pun sudah sesuai kisarannya. Dana itu juga siap kita gunakan untuk kegiatan pilkada," tegasnya.

BONTANG SISA RP 2 M

Sementara di Bontang, anggaran sudah dikucurkan 90 persen ke kas KPU Bontang. Total sudah Rp 18 miliar yang diterima. Masih ada Rp 2 miliar lagi yang belum tersalurkan. Pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) diteken 2019 lalu. Pemkot mengalokasikan Rp 20 miliar ke KPU.

Prosesi ini disepakati sebelum pandemi COVID-19. Belum ada yang mengatur anggaran khusus saat bencana nasional. Tapi kondisi saat ini berubah. Pelaksanaan pilkada harus sesuai kenormalan baru. Mengikuti protokol kesehatan.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Aji Erlynawati masih menunggu KPU Bontang bersurat. Tentang penyesuaian anggaran pilkada saat pandemi corona.  "Kita malah menunggu ini dari KPU," ungkap Sekretaris Daerah, Aji Erlynawati.

Pemkot Bontang paham. Ada perubahan skema pembiayaan di pilkada Desember nanti. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran. Namun masih menunggu usulan KPU.  "Pasti kita sudah siapkan, karena ini prioritas," ujar Aji.

Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase menyerahkan seluruh pelaksaan sesuai putusan pusat. "Iya kita ikuti saja aturan," ujar Basri.

Basri tak banyak bicara soal anggaran. Ia mengaku hanya menjalankan sisa-sisa masa jabatannya. Yang berakhir pada 23 Maret tahun depan. Pasangan Neni Moerniaeni ini memutuskan pecah kongsi. Keduanya memutuskan berpisah. Neni dan Basri beda sikap di pilkada nanti.

KUKAR TAK TERGERAK

Beda dengan daerah lainnya. Kukar Nampak lebih siap soal anggaran. Diketahui kabupaten terkaya ini tidak melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk melakukan penanganan COVID-19.

Namun lebih memilih untuk menggunakan dana sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) anggaran tahun 2019. Sehingga Kukar tidak harus melakukan pemangkasan anggaran pada beberapa kegiatan, termasuk anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar.

Sumber: