MENANTI BANTUAN

Program bantuan sosial masih menyisakan PR besar. Pendataan warga terdampak dan warga miskin yang juga terdampak masih harus terus diupdate. Konsekuensinya hingga saat ini, ada saja warga yang belum kebagian bantuan sembako maupun bantuan tunai. --------------- SEBUT saja Antung. Warga Kutai Kartanegara (Kukar) yang tinggal di asrama SMPN 1 Tenggarong. Rumahnya tepat di depan sekolah menengah pertama itu. Kendati sudah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Kukar, hingga kemarin masih belum mendapat bantuan. Baik berupa sembako dari Pemkab Kukar ataupun program bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemerintah Pusat. Antung bersama adik dan kakaknya tinggal di dalam bangunan “reot”. Ada tujuh kepala keluaraga (KK) yang tinggal di kompleks “perumahan” itu.  Reporter Disway Kaltim M Rafii menyebutkan rumah-rumah itu tidak layak huni. Ketujuh KK tersebut belum mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ketika disambangi tim Disway Kaltim, Antung mengaku tidak tahu mengapa sampai mereka tidak menerima bantuan dari pemerintah. Tidak hanya Antung, yang nama aslinya tak mau disebutkan, warga lainnya pun di RT 07 Kelurahan Panji itu mengaku sama. Tidak mendapatkan bantuan pemerintah. Selama pandemi COVID-19, Antung—pemuda berusia 23 tahun ini menyebut jika keluarganya baru menerima bantuan dari Polres Kukar. Juga warga sekitar yang peduli. Bahkan dirinya mengaku tidak ada yang mendata keluarganya terkait bantuan dari pemerintah. "Ndik (tidak) ada didata," ujar warga tersebut saat disambangi Disway Kaltim, Jumat (15/5). Pemuda itu pun sempat iri, karena melihat warga lain mendapat bantuan. Sedangkan keluarganya tidak dapat sama sekali. Padahal mereka juga sama-sama terdampak dari wabah COVID-19 ini. Dan sebelum itu memang sudah biasa dengan hidup seadanya. Kenapa tidak melakukan protes? Pria 23 tahun itu bingung menjawabnya. "Harus mengadu ke siapa," ujarnya. Kondisinya saat ini, dia bersama adiknya hanya bergantung pada kakak perempuannya. Si kakak bekerja sebagai tenaga harian lepas (THL) di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar dengan penghasilan yang tidak seberapa. Sebagai tulang punggung keluarga. Tempat tinggal yang didiaminya itu berkat bantuan pamannya. Ceritanya sang paman memiliki usaha kantin di SMPN 1 Tenggarong. Sehingga mereka bisa tinggal di sana. Senada juga disampaikan Arpan (25). Tetangga Antung. Sejauh ini bantuan sembako yang didapat Arpan baru dari Polres Kukar dan warga sekitar saja. Lagi-lagi bukan dari bantuan Pemerintah Daerah Kukar. Pernah keluarga Arpan mempertanyakannya kepada Ketua RT setempat prihal bantuan sembako dari pemerintah daerah. Namun jawabannya yang didapat hanya "baru" akan diajukan untuk menerima bantuan sembako. "Masih diajukan," ujar Arpan, menirukan jawaban yang didapatnya. Arpan tinggal bersama dua adiknya di asrama SMPN 1 Tenggarong. Tidak jauh dari rumah Antung tadi. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Arpan mengandalkan pekerjaan sebagai kurir lepas bersama adik laki-lakinya. Ia mengantarkan berbagai jenis pesanan makanan milik usaha teman dekatnya. Dari hari Senin hingga Sabtu. Dirinya menjadi tulang punggung keluarga, setelah kedua orang tuanya sepakat berpisah. LEMAH DATA Sama halnya di Bontang. Program jaring pengaman sosial selama pandemi COVID-19 masih berbenturan dengan akurasi data. Pemerintah berupaya menyalurkan bantuan tepat sasaran kepada warga terdampak COVID-19. Namun, pelaksanaan perdana menemui beragam masalah. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinso-PM) Kota Bontang misalnya, mencatat pada pelaksanaan perdana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ada 146 data tak tepat sasaran. Rincian yakni kelompok data ganda sebanyak 88 KK 88. Sedangkan 26 KK masuk kategori mampu tapi ikut juga menikmati bantuan dari APBD Bontang. Kemudian untuk penerima bantuan pusat, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ada 14 KK dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga miskin ada 18 KK. Permasalahan timbul lantaran penerima bantuan dari pusat dan daerah timpang. Program Bantuan Pangan Non Tunai diterima warga tak mampu dengan besaran berkisar Rp 200 ribu. Padahal, Pemkot Bontang mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 500 ribu kepada 12.896 KK. Ketimpangan ini dinilai tak adil bagi warga yang benar-benar hidup serba kekurangan. Dewi Yuni, misalnya warga RT 14, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Baru, merasakan ketimpangan bantuan yang diterima. Selama pandemi COVID-19 himpitan ekonomi makin sesak. Sebab, sang suami Tobari tengah sakit keras. Padahal Tobari menjadi tulang punggung bagi keluarga kecilnya. Dewi tertatih menjalani kehidupan sehari-hari. Bantuan Pangan Non Tunai tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, stimulan dari Bantuan Sosial Tunai APBD Bontang tak bisa ia nikmati. Sebab tercatat sebagai penerima bantuan dari pusat. "Iya, hanya terima sembako dari pusat saja pak," ungkap Dewi kepada Disway Kaltim. Kondisi serupa turut dialami Paini. Perempuan lansia berusia 68 tahun ini hanya menerima bantuan beras dan telur satu piring setiap bulan. "Yah itu saja, kita tidak dapat bantuan Rp 500 ribu itu," ungkap Paini kepada Disway Kaltim saat ditemui, Minggu (17/5). Paini mengaku sabar. Ia berharap keadilan penyaluran bantuan bisa dirasakan bagi kelompok yang benar-benar hidup dalam ekonomi sulit. Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam meminta pemerintah segera memperbaiki data penerima bantuan. Bahkan, ia meminta penyaluran bantuan yang bersumber dari APBD Bontang diberikan kepada seluruh warga Bontang. Alokasi anggaran sebesar Rp 148 miliar dinilai cukup untuk mensubsidi seluruh warga Bontang selama pandemi COVID-19 ini. "Kan besar anggarannya. Harusnya semua bisa terima. Yang terpenting ada bukti serah terima, tidak jadi soal," tandasnya. PPU SEMUA DAPAT BANTUAN Sementara itu, program pembagian sembako gratis dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) kini telah tuntas. Pembagian bantuan bahan pokok tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam masa pandemi Coronavirus Disease (COVID-19). Pendistribusian bantuan kepada sebanyak 57.468 KK itu dimulai sejak 10 April lalu. Paket seharga Rp 457 ribu yang terdiri dari 10 kg beras, mie instan 2 dus, gula pasir 2 kg, minyak goreng 1 liter, dan telur 1 piring. Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) menuturkan, pihaknya menggeser anggaran di APBD 2020. Sekira Rp 29 miliar yang bersumber dari APBD PPU mesti digelontorkan untuk pengadaan sembako tersebut. Penggeseran anggaran ini telah dibahas pada Maret lalu bersama DPRD PPU. AGM mengatakan, pembagian sembako dilakukan kepada seluruh warga PPU. Tanpa memilah kelas sosial. “Nanti akan di antar ke rumah warga masing-masing untuk mengikuti anjuran physical distancing,” kata AGM. Dalam pendistribusian sembako dari Pemkab PPU untuk warga itu cenderung tidak ada masalah. "Jadi kita telah membuat perencanaan kebutuhan barang. Jadi sudah jelas berapa yang diadakan," terang Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, Edi Hasmoro. Hanya saja, di beberapa kesempatan sempat timbul aduan warga yang belum menerima bantuan di beberapa wilayah. Hal itu terjadi karena bantuan juga diberikan kepada warga PPU dengan keterangan domisili. "Data penerima dihimpun dari usulan RT ke lurah atau kepala desa, baru ke gugus tugas," jelas Edi. Untuk itu, dari data awal penerima sekira 56.247 KK bertambah menjadi 57.468 KK. "Tapi sudah dituntaskan semua saat ini," ucapnya. Sembako didistribusikan secara bertahap oleh tim BPBD PPU bersama dengan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 PPU. Dari sisi penganggaran, pihaknya mengikuti surat edaran dari LKPP, Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengadaan Barang. Terkait pengadaan logistiknya, Edi menjelaskan hal itu dilakukan dengan mekanisme penunjukkan langsung kepada mitra. Kemudian mitra akan melaksanakan pengadaan barang sembako tersebut. “Kami bergerak dengan berdasarkan surat edaran dari LKPP Nomor 3 Tahun 2020. Disitu disebutkan pengadaan bisa dilakukan oleh penyedia, terus bisa juga dilakukan oleh swakelola. Nah, kita menunjuk penyedia, jadi penunjukan langsung, tidak di lelang,” ungkapnya. Dirinya menambahkan, dalam program sembako gratis ini, ia juga didampingi oleh ahli LKPP dalam sistem pengadaannya. Bahwa pengadaan barang dilakukan hanya dengan melalui surat pesanan yang disetujui oleh penyedia. Adapun dalam melakukan belanja setiap produk tersebut, pihaknya juga melakukan survei. Khusus untuk mie instan pihaknya mendapatkan harga bervariasi. Lebih jauh, dari total anggaran yang disediakan, masih tersisa. Edi mengatakan, anggaran tersebut akan menjadi dana simpanan jika ada hal tak terduga dalam penanganan COVID-19. "Jadi akan kita kembalikan ke kas daerah. Jumlahnya ada sekitar Rp 2 miliar," imbuhnya. TERUS BERTAMBAH Sementara itu di Kutai Timur (Kutim), jumlah bantuan sosial dampak COVID-19 terus meningkat. Semula hanya sekira 17 ribu KK. Kini mencapai 27 ribu KK se-Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Meskipun kian bertambah, Kepala Dinas Sosial Jamiathulkhair Daik mengatakan akan dirampungkan sebelum lebaran Idulfitri. "Kita fokus pembagian tahap satu dulu, sebelum Lebaran akan kita selesaikan ini, tahap dua nya nanti setelah Lebaran," ujarnya. Bertambahnya jumlah penerima bansos dampak COVID-19 dikarenakan banyaknya laporan warga yang masuk ke rukun tetangga (RT) yang kehilangan mata pencahariannya selama pandemi. "Banyak warga yang melapor ke RT, mereka kehilangan pekerjaan atau pemasukan selama pandemi ini. Itulah jumlah data semakin banyak. Sisanya yang belum kebagian nanti menyusul. Ini pembagian bertahap sesuai data yang masuk," jelasnya. Dari adanya bansos ini, diharapkan masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli. Jami pun memaparkan penerima bansos ini termasuk dalam kategori tidak mampu. Namun akibat berkepanjangannya kasus COVID-19, banyak yang harus kehilangan pekerjaan. Data warga yang perlu bantuan bertambah. Jami pun memastikan data-data penerima bansos akan transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bagi keluarga miskin dan rentan yang belum masuk dalam DTKS, selanjutnya harus dimasukkan dalam DTKS.  (rsy,wal,oke,mrf,dah)

Sumber: