Serapan Bankeu Baik, Tahun Depan Bisa Ditambah

Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud dan sejumlah anggota DPRD Kaltim berfoto bersama setelah membahas berbagai problem pembangunan di PPU. (Robbi/Disway Kaltim) Penajam, Diswaykaltim.com - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM) mengatakan, peluang Kalimantan Timur untuk maju sangat besar. Apalagi setelah ditunjuk sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) baru. Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan kerja (kunker) anggota Komisi III DPRD Kaltim, Kamis (14/5/2020) siang. “Semoga bapak-bapak di dewan provinsi bisa menyampaikan pemikiran kami,” katanya dalam pertemuan tersebut. AGM menyebut, pembangunan di PPU dibandingkan daerah lain cukup timpang. Meski dihimpit dua kota besar, Balikpapan dan Samarinda, PPU seperti anak tiri. "Setiap Musrembang, saya selalu ungkapkan itu. Jadi kami minta tolong itu dibantu," ucapnya. Pembangunan di beberapa sektor masih belum tersentuh secara maksimal. Di antaranya aksesbilitas jalan, penerangan, pertanian, dan sektor lainnya. Dalam kunker itu, AGM turut menyampaikan Bantuan Keuangan (Bankeu) yang diperoleh PPU masih terlalu kecil. "Kami juga ingin minta diperjuangkan juga pembagian anggaran dalam persiapan pembangunan ibu kota negara baru," harapnya. Dari perkiraan Rp 600 triliun anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan, setidaknya Bankeu yang diterima PPU bisa mencapai 10 persen dari jumlah tersebut. "Kami minta diperjuangkan anggaran untuk kami 600 miliar saja. Untuk membangun Penajam Paser Utara ini," katanya. Anggaran itu akan digunakan untuk menyeimbangkan infrastruktur di ibu kota Indonesia dengan pembangunan di PPU sebagai daerah penyokong. "Seperti smart city, pertanian, sumber daya manusia (SDM) dan lain sebagainya," tegas AGM. Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Kaltim dari Fraksi PKB Syarifuddin menuturkan, serapan anggaran provinsi oleh Pemkab PPU sudah cukup baik. Pada 2019, PPU memperoleh Bankeu dari Pemprov Kaltim sebesar Rp 46,7 miliar. Dari hasil monitoring Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim 2019, serapan anggaran PPU cukup baik. "Seratus persen semuanya. Baik belanja langsung maupun bantuan keuangan” kata pria yang karib disapa Udin itu. Karena itu, hal ini memenuhi satu syarat untuk penambahan anggaran di 2021. "Ini menunjukkan bahwa pemerintahan di sini sehat dan bisa bekerja maksimal dan bisa dibantu untuk penambahan anggaran," tambahnya. Menurut Udin, hal itu bisa saja diwujudkan. Apalagi ada banyak kewenangan Pemprov Kaltim di PPU. Salah satunya terkait persiapan pembangunan ibu kota negara baru. "Jadi memang perlu ada alokasi dari APBD provinsi di sini. Lalu pembangunan jalan dan irigasi untuk pertanian," ungkapnya. Senada, Anggota Komisi III DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar Andi Harahap menyebut, penambahan anggaran bisa saja terwujud. "Yang penting ada programnya," tutupnya. (rsy/qn)

Sumber: