Tok, Tok, Tok.. Dana KONI Dipotong Rp 75 Miliar

Akhirnya KONI Kaltim mau berbicara soal anggaran. Setelah diputuskan pemangkasan sebagian dana hibah Pemprov Kaltim untuk kepentingan COVID-19.  Muslimin menceritakan sisa anggaran tinggal Rp 14 miliar. --------------- KENDATI pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Komisi X DPR RI sudah memutuskan untuk menunda PON XX Papua ke tahun 2021. KONI Kaltim seperti halnya KONI daerah lain belum mengubah program persiapan PON. Rabu (15/4) lalu Disway Kaltim mewawancarai secara khusus Konsultan Teknik KONI Kaltim Dikdik Zafar Sidik. Pria yang juga sebagai guru besar keolahragaan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) itu, menuturkan bahwa penundaan PON ini belum melibatkan KONI pusat. "Ini mau ada pembahasan secara internal juga di Kemenpora saya dengar. Mengenai pengunduran (PON) ini kan harus ada surat resminya. Harus ada formal legalnya untuk dipertanggungjawabkan oleh KONI pusat dan KONI provinsi. Kaitannya dengan pertanggungjawaban," kata Dikdik. "Tadi (Rabu) kebetulan saya ikut pertemuan online dengan Kemenpora. Ada pembahasan, informasi dari Deputi III tadi, mengenai kelanjutan pengunduran jadwal PON. Sehingga kepastiannya kan harus ada kejelasan. Nah ini harus ada, kalau saya sih tadi menyarankan untuk mengadakan semacam urun rembuk antara Kemenpora dengan KONI pusat. Termasuk juga dengan tuan rumah. Jadi jangan hanya dari pihak pemerintah saja," lanjutnya menjelaskan. Senin (20/4) lalu, Wakil Ketua III KONI Kaltim, Muslimin menggelar konferensi pers. Rupanya pemotongan anggaran KONI Kaltim sudah diketuk palu. Tanpa menunggu kepastian penundaan PON terlebih dahulu. "Dari Rp 89 miliar, dipotong menjadi Rp 14 miliar. Itu keputusannya," kata Muslimin. Sebelumnya, di Karang Paci ramai pembahasan mengenai anggaran KONI Kaltim. Usulan awalnya dipotong Rp 75 miliar. Beberapa fraksi merasa angka itu terlalu besar dan memberatkan KONI Kaltim. Tiga pentolan DPRD Kaltim terdeteksi memperjuangkan anggaran KONI. Mereka adalah Makmur HAPK, Andi Harun, serta Syafruddin. Ketiganya menginginkan pemotongan anggaran KONI Kaltim hanya sebesar Rp 50 miliar saja. Menjadi Rp 39 miliar. "Kalau memang PON ditunda (secara resmi) itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ditunda, mau tidak mau, suka tidak suka. Persiapan ke PON Papua pasti terganggu," lanjut Muslimin. Jika mengacu pada program persiapan PON XX Papua, uang sebesar Rp 14 miliar itu tak akan bisa mengcover semua kebutuhan. Program Kejurda, Kejurnas, Puslatda, hingga try out dipastikan tidak akan bisa terlaksana. “Idealnya ya yang seperti kami ajukan ke Pemprov Kaltim Rp 89 miliar. Kalau Rp 14 miliar ini hanya bisa untuk biaya pembinaan prestasi atlet saja.” KONI Kaltim dalam waktu dekat akan mengadakan rapat lanjutan mengenai penganggaran. Topik utamanya adalah rasionalisasi anggaran. Menentukan sektor mana yang sangat perlu dibiayai, dan sebaliknya. Pembinaan atlet akan diusulkan untuk menjadi prioritas. Keperluan lain seperti pemusatan latihan, kejuaraan, pengadaan alat latihan, try out, hingga keperluan operasional KONI Kaltim dan cabor harus mengalah dulu. Di pra PON tahun lalu, Kaltim meloloskan 437 atlet. Namun berdasar titah Gubernur Kaltim Isran Noor, atlet yang akan dikirim nanti berjumlah 326. Hanya yang lolos di zona medali saja. Sebanyak 326 atlet ini mendapat pembiayaan atlet berprestasi sebesar Rp 3 juta sebulan. Sejak Maret 2020. Uang itu dimaksudkan bisa dipergunakan oleh atlet untuk membeli alat latihan, makanan bergizi, serta suplemen makanan dan vitamin. Kalau dikalikan, maka dalam sebulan KONI Kaltim harus membayarkan Rp 978 juta. Belum lagi pelatih yang dibayar lebih mahal Rp 500 ribu dari atlet. Angka di atas tentu belum berbicara mengenai pembinaan atlet lainnya. Yang tidak ikut PON. Beserta di dalamnya bibit-bibit unggul yang dipersiapkan untuk PON edisi 4 tahun ke depan. “Kelanjutan gaji atlet ini belum tahu bagaimana. Karena kami belum merapatkannya. Tapi saya berharap dana itu bisa terus diberikan. Dijadikan prioritas. Kebutuhan rutin KONI lainnya ditunda dulu saja lah,” ujarnya. Zuhdi Yahya, selaku nakhoda KONI Kaltim tentunya harus membuat ramuan tepat. Agar persiapan PON bisa tetap berjalan. Namun pembinaan atlet non PON serta anggaran organisasi juga bisa tercukupi. “Ya, kami berharap betul dengan DPRD Kaltim dan Pak Gubernur agar dana persiapan PON bisa diberikan dari APBD Perubahan nanti,” tutup Muslimin. Memang yang menjadi kendala saat pembahasan ransionalisasi anggara nanti adalah kepastian PON XX Papua. Kemenpora, DPR, KONI Pusat, tuan rumah (Papua), serta stakeholder lainnya. Belum seiya-sekata. Belum menentukan kapan perpindahan waktu penyelenggaraan PON jika diundur ke tahun 2021. Tahun depan memang terdapat banyak sekali agenda olahraga. Sebut saja ASEAN Para Games di Filipina, PON dan Peparnas 2021 di Papua, Piala Dunia FIFA U-20, ASEAN School Games 2021 di Filipina, Olimpiade dan Paralimpik Tokyo 2020, SEA Games di Hanoi, POPNAS dan PAPERPENAS 2021, serta MotoGP 2021 di Mandalika. Maka pantas saja KONI se-Indonesia meminta kejelasan waktu pengunduran. Karena beberapa event olahraga di atas, bakal melibatkan beberapa atlet yang juga punya kewajiban membela daerahnya di ajang PON. Sementara persiapan PON tidaklah sebentar. Butuh sedikitnya 6-8 bulan persiapan intensif. Yang membutuhkan ketepatan program latihan dan penganggaran. (ava/dah)

Sumber: