Supaya Tak Tergantung DBH, DPRD Kukar Berharap PAD 2026 Bisa Cover 50 Persen

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Partai Golkar, Johansyah, menyampaikan harapannya agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar di masa depan tidak sepenuhnya bergantung pada dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Menurut Johansyah, pada tahun 2026, pemerintah daerah diharapkan mampu mencari sumber pendapatan lain yang bisa menopang keuangan daerah secara mandiri. Salah satu strategi yang diusulkan adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi, termasuk pariwisata dan berbagai sektor usaha lokal.

“Kalau bisa, APBD kita pada 2026 nanti tidak terlalu tergantung DBH. Kita ingin sektor pariwisata dan usaha lain bisa menopang PAD secara signifikan,” jelas Johansyah saat ditemui di Gedung DPRD Kukar, belum lama ini.

Baca Juga: Jalan Rusak Hambat Ekonomi Jempang, DPRD Kutai Barat Desak Pemerintah Bergerak

Ia menambahkan, harapan penguatan PAD ini tidak hanya menjadi aspirasi Fraksi Golkar, tetapi juga seluruh fraksi di DPRD Kukar. Saat ini, DBH yang diterima pemerintah daerah mencapai sekitar 60-70 persen, sedangkan kontribusi PAD baru sekitar 20 persen.

“Target kami minimal nanti bisa seimbang, 50-50 persen, supaya pengelolaan keuangan daerah lebih mandiri dan tidak terlalu tergantung transfer pusat,” imbuhnya.

Baca Juga: Ahmad Yani Berharap Turnamen Basket DPRD Cup Digelar 2 Kali Setahun

Johansyah juga menyoroti pentingnya memaksimalkan potensi lokal melalui berbagai inovasi, termasuk membangun fasilitas yang dapat meningkatkan PAD. Menurutnya, penguatan sektor pariwisata, seperti pengelolaan destinasi wisata dan layanan pendukung, akan berdampak langsung pada pendapatan daerah.

“Kalau potensi lokal dimanfaatkan maksimal, bukan saja PAD meningkat, tapi ekonomi masyarakat juga ikut tumbuh,” kata Johansyah.

Politisi Golkar itu menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pelaku usaha untuk memastikan sumber pendapatan baru dapat diwujudkan. Ia optimistis jika langkah ini dijalankan, ketergantungan pada DBH bisa dikurangi, sehingga APBD Kukar lebih stabil dan berkelanjutan.

“Kerja sama semua pihak penting, supaya kita bisa mewujudkan APBD yang mandiri dan memberi manfaat langsung pada masyarakat,” pungkasnya. (*)

Sumber: