DPRD Kubar Minta Evaluasi Menyeluruh, Serapan APBD Rendah karena Kinerja Teknis Belum Optimal

KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM – Rendahnya realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat.

Sekretaris Komisi II DPRD Kubar, Adrianus menilai kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari peran kunci organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pelaksana teknis program pembangunan di daerah.

Menurutnya, optimalisasi serapan APBD sangat bergantung pada kemampuan OPD dalam mengelola dan mengeksekusi anggaran yang telah dialokasikan.

Ia menegaskan, persoalan rendahnya serapan bukan semata soal teknis administrasi, tetapi juga cerminan dari manajemen kinerja yang belum maksimal.

BACA JUGA: Serapan Anggaran di PUPR Kubar Masih Rendah, Ini Masukan dari Legislator

“Harusnya OPD bisa mengukur kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Kalau ternyata kemampuan pelaksanaan terbatas, tim TAPD bisa melakukan improvisasi program agar dialihkan ke OPD lain yang lebih siap menyerap anggaran,” kata Adrianus saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu 25 Oktober 2025.

Ia menambahkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan seluruh OPD untuk mengetahui sejauh mana progres realisasi kegiatan pada Triwulan IV tahun 2025.

Langkah ini diambil untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran sekaligus menghindari munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (silpa) yang terus membengkak setiap tahun.

“Kedepan, dengan kepemimpinan bupati yang baru ini, saya berharap ada formulasi yang tepat untuk meminimalisir silpa APBD. Karena silpa ini muncul dari sisa anggaran tahun sebelumnya yang tidak terserap,” ujarnya.

BACA JUGA: Evaluasi Kinerja OPD dalam Penyerapan Anggaran Jadi Fokus DPRD Kutai Barat untuk Hindari Silpa

Lebih lanjut, Adrianus menekankan pentingnya keterbukaan dari masing-masing OPD terkait kemampuan mereka dalam merealisasikan kegiatan.

Dengan begitu, pemerintah daerah dapat memetakan mana saja OPD yang membutuhkan dukungan lebih agar tidak menjadi sumber utama silpa tiap tahun.

Untuk memperbaiki kondisi ini, para kepala OPD juga diharapkan berani mengambil langkah konkret dalam pelaksanaan kegiatan.

Ia menyayangkan masih adanya sikap ragu dan kekhawatiran berlebihan yang justru membuat banyak program tertunda.

Sumber: