Anggaran Daerah Dipangkas Pusat, DPRD Kubar Ungkit Silpa Rp1,5 Triliun di 2024
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kubar, Zaenuddin Thaib soroti Silpa yang mencapai Rp1,5 Triliun di 2024.-(Disway Kaltim/ Eventius)-
KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM – Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mendapat sorotan tajam dari kalangan DPRD.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Barat, Zaenuddin Thaib, menilai langkah tersebut wajar, mengingat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) daerah tahun 2024 yang mencapai Rp1,5 triliun, menunjukkan lemahnya pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau Silpa kita sampai 1,5 triliun, itu berarti daerah tidak bisa mengelola keuangan. Uangnya ada, tapi tidak dipakai. Jadi wajar kalau pusat akhirnya memotong dana transfer,” ujar Zaenuddin, Rabu, 15 Oktober 2025.
Menurut Zaenuddin, tingginya Silpa bukan cerminan efisiensi, tetapi akibat lemahnya perencanaan dan rendahnya keberanian pejabat pelaksana dalam mengeksekusi program.
BACA JUGA: Silpa Jadi Penopang APBD-P Kaltim di Tengah Penurunan PAD dan Transfer Pusat
Banyak kegiatan tidak berjalan karena kekhawatiran terhadap pemeriksaan dan audit.
“Masalahnya bukan pemborosan, tapi tidak berani mengelola anggaran. Banyak kegiatan yang akhirnya tidak berjalan karena takut salah. Akhirnya uang kembali jadi Silpa,” jelasnya.
Ia menambahkan, rendahnya realisasi anggaran membuat pemerintah pusat menilai Kutai Barat belum mampu menunjukkan tata kelola fiskal yang baik, sehingga transfer dana ke daerah dipangkas.
“Kalau daerah tidak bisa menyerap anggaran, pusat pasti lihat. Untuk apa dikasih dana besar kalau akhirnya mengendap di kas daerah?” tegasnya.
BACA JUGA: Silpa Kaltim 2024 Rp 2,5 Triliun, Pemprov Jelaskan Penyebabnya
Dampak dari rendahnya penyerapan anggaran itu juga dirasakan pada pelaksanaan pembangunan fisik yang tidak selesai tepat waktu.
Banyak proyek bergeser ke APBD Perubahan (APBD-P) yang hanya memiliki waktu efektif sekitar dua bulan setengah untuk diselesaikan.
“Efektif waktu pelaksanaan APBD-P itu paling cuma dua bulan setengah. Apakah bisa semua proyek diselesaikan? Tidak akan bisa,” ujarnya.
Zaenuddin menilai kondisi cuaca yang sudah memasuki musim hujan semakin menyulitkan kontraktor menuntaskan pekerjaan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
