Sejumlah Pejabat di Kutim Dipanggil Polda Kaltim Terkait Penyimpangan Anggaran Proyek Rp 40,1 Miliar

KUTIM,NOMORSATUKALTIM - Sejumlah pejabat daerah di Kutim diperiksa oleh Polda Kaltim, terkait dugaan permainan anggaran program pendukung ketahanan pangan Kutim 2024 senilai Rp40,1 miliar.

Proses penyidikan tertuang dalam surat Perintah penyidikan Nomor SP sidik/S 1.1/151/VI/Res.3.3./2025/Distreskrimsus/Polda Kaltim tertanggal 23 Juni 2025.

Ada beberapa nama yang paling mencuri perhatian. Diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim Rizali Hadi dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, Ade Achmad Yulkafilah. 

Pemeriksaan ini di sebut-sebut berkaitan dengan program pendukung ketahanan pangan Kutim tahun anggaran 2024 senilai Rp40,1 miliar.

BACA JUGA:Pembahasan APBD-P Kutim 2025 Telat, Bupati Ardiansyah Sebut karena Efisiensi

Dari total anggaran itu, sekitar Rp 24,9 miliar dialokasikan untuk pengadaan mesin Rice Processing Unit (RPU).

Menanggapi hal itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi, yang turut diperiksa, akhirnya buka suara menanggapi isu dugaan penyimpangan anggaran ketahanan pangan senilai Rp 40,1 miliar.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan yang dijalani adalah bagian dari kewajiban sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD), bukan karena dirinya terlibat langsung dalam proyek bermasalah tersebut.

“Kita di TAPD. TAPD itu bukan hanya Sekda dan Kepala BPKAD. Ada juga Kepala Bapenda, Bappeda sebagai wakil ketua, dan lainnya sebagai anggota. Semua dipanggil Polda, termasuk Banggar DPRD lama,” tegas Rizali, saat di wawancara belum lama ini.

BACA JUGA:Ketua DPRD Kutim: Kasus RPU Jadi Tamparan Keras, Perencanaan Proyek Harus Lebih Matang

Rizali juga menambahkan, tugas Tim TAPD hanya sebatas perencanaan dan penganggaran, bukan pada pelaksanaan kontrak. Dan perannya hanya sebatas memastikan ketersediaan anggaran.

“Kita, dalam proses penganggaran mulai dari perencanaan sampai penganggaran sudah berjalan sesuai tupoksi masing-masing."

"Saya hanya mengontrol perencanaannya seperti apa. Dari sisi penganggaran, gimana anggarannya, ada enggak? Oh, ada. Silakan,” tambah Rizali.

BACA JUGA:74 Kasus Pengidap HIV/AIDS Terjadi di Kutim, DPPKB Waspadai Penyebaran kepada Anak

Sumber: