Sembako dan BBM Langka, Warga Perbatasan RI-Malaysia di Mahulu Tunggu Bantuan Subsidi Pangan

MAHULU, NOMORSATUKALTIM - Warga perbatasan Mahulu, tepatnya di Kecamatan Long Apari mengharapkan kedatangan bantuan subsidi pangan dari pemerintah daerah.

Selama 2 bulan ini, masyarakat setempat dihadapkan dengan sulitnya mendapatkan bahan pokok. Ketersediaan bahan kebutuhan pokok semakin menipis, hingga harga yang terus melambung tinggi.

Distribusi bahan pokok ke wilayah tersebut terhambat. Pasalnya, kondisi Sungai Mahakam yang menjadi jalur transportasi utama ke wilayah tersebut mengalami surut, akibat kemarau panjang.

“Sekarang harga semua bahan pokok di sini naik terus. Beras sudah Rp1,2 juta,” ungkap Petinggi Kampung Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari, Huseini saat dikonfirmasi Nomorsatukaltim, Selasa 29 Juli 2025.

BACA JUGA: Warga Perbatasan RI-Malaysia di Mahulu Hadapi Ancaman Krisis Pangan

BACA JUGA: Kehidupan Masyarakat Perbatasan Susah karena Akses, DPRD Mahulu Tanyakan Prioritas Pembangunan Daerah

Di tengah kondisi krisis itu, warga setempat menantikan perhatian nyata pemerintah daerah. Beberapa hari lalu, Pemerintah Kabupaten Mahulu merencanakan untuk mengirimkan bantuan pangan ke wilayah tersebut, yakni berupa beras subsidi yang didatangkan dari Bulog Samarinda. Namun sampai hari ini, bantuan tersebut belum juga tiba di tempat.

“Sebenarnya sudah kami usulkan melalui camat. Tapi sampai hari ini tidak ada, sekarang semakin sulit mencari sembako di sini, harganya juga naik terus,” ujarnya.

Selain kesulitan bahan kebutuhan pokok, ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) selama beberapa hari ini juga sangat menipis.

Warga setiap hari mengantre di pangkalan minyak, hanya untuk mendapatkan BBM yang pembagiannya sangat terbatas. “Paling banyak 1 orang itu dapat 1-2 liter saja, karena stoknya sangat terbatas,” sebutnya.

BACA JUGA: Warga Long Apari Mahulu Desak Gubernur Kaltim Buka Mata Melihat Kesulitan Rakyat di Wilayah Perbatasan

BACA JUGA: Sungai Mahakam Surut, Harga Beras di Long Apari Mahulu Tembus Rp 1 Juta

Akibat dari kondisi tersebut, listrik PLN yang bisanya menyala 24 jam, sekarang hanya 12 jam saja. Siang harinya dilakukan pemadaman.

Menurutnya Huseini, kebijakan ini juga turut mengganggu pelayanan publik di kantor-kantor, terutama yang membutuhkan aliran listrik.

Sumber: