Tingkatkan SDM Adminduk

GUBERNUR Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menerima trofi TOP 45 Inovasi dari mantan Wapres H Jusuf Kalla, belum lama ini.(HUMAS PEMPROV KALTARA) TANJUNG SELOR, DISWAY – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menerima dana insentif daerah (DID) dari pemerintah pusat sekira Rp 7,2 miliar, yang merupakan reward atas penghargaan sebagai salah satu provinsi peraih Top 45 Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) pada tahun lalu. Dana insentif yang diberikan kepada Pemprov Kaltara, seperti diungkapkan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, telah masuk batang tubuh APBD 2020. “Alhamdulillah, kita patut bersyukur, karena mendapat suntikan anggaran yang cukup besar. Ini semua kita dapatkan karena kerja keras jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara. Saya sampaikan apresiasi, sekaligus ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih maksimal lagi,” kata Irianto. Seperti diketahui, salah satu inovasi dari Pemprov Kaltara yaitu program Si Pelandukilat (Sistem Pelayanan Kependudukan di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman), yang diprakarsasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berhasil masuk dalam Top 45 KIPP 2019. Dijelaskan Gubernur, dana yang diterima akan digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan daerah. Salah satunya, untuk peningkatan sumber daya aparatur dan pembinaan administrasi kependudukan (adminduk) di kabupaten/kota se-Kaltara. “Termasuk di antaranya kita gunakan untuk program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, program Si Pelandukilat sendiri tetap berlanjut pada 2020 ini. Dikatakan Plt Kepala Disdukcapil Kaltara Sumaji, untuk kegiatan Si Pelandukilat menggunakan APBD 2020. “Kalau dari dana insentif itu, Disdukcapail memang mendapatakannya. Namun, jumlahnya tidak sampai Rp 3 miliar. Yaitu untuk peningkatan aparatur, serta pengadaan mesin anjungan dukcapil mandiri (ADM) untuk 5 kabupaten/kota. Selebihnya untuk kegiatan-kegiatan lain oleh OPD-OPD lain. Seperti sering disampaikan Pak Gubernur (Irianto Lambrie), agar kegiatan diprioritaskan pada program yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” bebernya. Terkait dengan program Si Pelandukilat, tahun ini akan diperluas jangkauan layanannya. Selain menargetkan pelayanan di 8 kecamatan yang berada di wilayah perbatasan (Kabupaten Nunukan dan Malinau). Melalui program itu juga akan melayani masyarakat di pedalaman atau daerah terpencil di luar dua kabupaten tersebut. Diungkapkan Sumaji, program Si Pelandukilat hadir sebagai upaya pemerintah menjamin perlindungan hukum kepada warga dengan memberikan dokumen kependudukan secara cepat, lengkap dan gratis. “Persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan dan pedalaman selama ini adalah legalitas dokumen kependudukan yang tidak dimiliki sebagian masyarakat. Ini lantaran rentang kendali pengurusan dokumen itu sangat jauh, dan biaya transportasi yang cukup mahal. Sehingga, sebagian warga itu merasa kesulitan, karena harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengurusnya,” katanya. Diungkapkan, selain fokus di Nunukan dan Malinau yang merupakan daerah perbatasan, menjadi target tahun ini, Disdukcapil Kaltara juga akan memfasilitasi daerah pedalaman yang terletak di Bulungan dan Tana Tidung. “Disdukcapil Kaltara melalui Si Pelandukilat sifatnya membantu tugas kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di lokasi yang sulit terjangkau. Jadi, lokasi-lokasi yang kita datangi sesuai dengan usulan dari kabupaten. Untuk di KTT dan Bulungan, kalau ada wilayah yang perlu dibantu, silakan diusulkan, nanti kita bantu melalui program (Si Pelandukilat, Red) itu,” ujarnya. HUMAS

Sumber: