Komisi II DPRD Kaltim Minta Dua BUMD Proaktif Genjot PAD

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddnin Panrecalle meminta dua Perusda di Kaltim lebih proaktif meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dua perusda yang dimaksud yakni PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS) dan PT Migas Mandiri Pratama (MMP).

"Kami membahas terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk bisa dimaksimalkan oleh Perusda di Kalimantan Timur," katanya usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP), pada Senin (17/3/2025) malam.

Ada beberapa potensi PAD bagi Sabaruddin harus dilakukan oleh Perusda, sehingga bisa menyasar skala prioritas.

"PT MMP tadi memaparkan kajian terkait Migas, elpiji, sumur minyak yang kurang produktif untuk dimaksimalkan dengan kerjasama Pertamina, juga persetujuan Kementerian ESDM untuk deviden ke daerah harus dilakukan kajian mendalam," urai Sabaruddin.

BACA JUGA:Tidak Lagi Bergantung Blok Mahakam, PT MMPKT Mulai Kembangkan Bisnis Non PI

BACA JUGA:Ramalan Cuaca Kaltim, 18 Maret 2025, Cek di Sini!

Mengenai PT BKS tak menanggapi banyak hal lantaran adanya pergantian direksi baru, yang sebelumnya mendapat ganjalan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim.

"Belum ada kegiatan karena pergantian pengurus baru ada pemeriksaan Kejati. Kami meminta belajar dari kesalahan sebelumnya, aspek legalitas juga dilengkapi. Sehingga ke depan tidak lagi bersentuhan dengan hukum."

Sebagai upaya meningkatkan PAD, Komisi II yang bermitra dengan 8 Perusda di Kaltim juga akan memanggil seluruh BUMD, guna memaksimalkan perencanaan bisnis ke depan.

Terpisah, Direktur Utama PT MMP Edy Kurniawan mengatakan bahwa rencana bisnis perusahaannya dalam  waktu terdekat akan melakukan kajian di beberapa sektor usaha.

BACA JUGA:Akademisi Se-Indonesia Tegas Tolak Revisi UU TNI, Begini Kata Dasco

"Kami telah melakukan kajian prioritas yang mencakup minyak dan gas (migas), limbah dan yang terbaru soal Crude Palm Oil (CPO) juga Biodiesel," sebut Edi sapaan akrabnya.

Adapun PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS) tengah fokus memperbaiki administrasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan.

"Kami sedang memperbaiki administrasi dan SOP perusahaan, karena sebelumnya tidak berjalan dengan baik," ujar Nidya Listiyono, Direktur Utama BKS, saat diwawancarai secara terpisah.

Sumber: