Pemprov Akan Alokasikan Anggaran Rp 255 Miliar untuk Pelayanan Kesehatan Gratis di Kaltim

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Pemprov Kaltim akan mengalokasikan anggaran Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) sebesar Rp 255 miliar. Hal tersebut diungkap Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin.

"Sesuai dari arahan Wakil Gubernur juga Sekda, kami juga telah menyiapkan skema pembiayaan untuk PKG."

"Alhamdulillah saya mendapatkan informasi dari Bappeda, untuk pelayanan kesehatan gratis tahun ini dianggarkan sekitar Rp 255 miliar," katanya saat ditemui langsung usai rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (24/2/2025).

BACA JUGA:Risiko Kebakaran Meningkat saat Ramadan, Disdamkarmatan Samarinda Ungkap Penyebabnya

BACA JUGA:Wanita Paruh Baya dan Komplotannya Diringkus Akibat Nekat Edarkan Sabu di Samarinda

Anggaran tersebut, lanjut Jaya, akan dipergunakan untuk membiayai penduduk yang tidak punya kartu jaminan kesehatan yakni BPJS. Ia menyebut ada sekitar 187 ribu warga yang belum memiliki jaminan BPJS.

Kendati demikian, anggaran tersebut bukan diberlakukan bagi masyarakat yang menunggak kewajiban membayar BPJS.

"Yang menunggak ada skema lain dari BPJS dengan peserta. Kami hanya mengaktifkan kembali, biasanya yang banyak menunggak itu peserta penerima upah dari badan usaha. Seperti karyawan swasta. Tapi dari 187 yang tidak punya jaminan kita akan daftarkan dan bayar preminya," tuturnya.

BACA JUGA:Ucapan Selamat Terhadap Rudy-Seno, Karangan Bunga dan Pohon Buah Penuhi Halaman Kantor Gubernur Kaltim

Tak hanya itu. Dinkes juga akan menyiapkan anggaran untuk layanan kesehatan yang di rumah sakit. Salah satunya bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan, namun tiba-tiba ada di rumah sakit untuk berobat dalam keadaan darurat.

"Misalnya begitu, kan ditanya apakah dia bukan peserta BPJS atau bukan penduduk kita. Itu sering kali jadi kendala, sehingga diminta bayaran," ungkap Jaya.

Ia pun menegaskan, sejak gubernur baru dilantik, semua penduduk Kaltim wajib mempunyai KTP Kaltim. Rencananya begitu program ini di-launching, semua masyarakat Kaltim hanya menyampaikan KTP saja karena sudah terintegrasi dengan BPJS.

Sumber: