Program Pendidikan di Balikpapan Tidak Terpengaruh Efiensi Anggaran

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM – Polemik kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo sebelumnya direspons Aliansi Mahasiswa di Kota Balikpapan.

Namun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menghambat jalannya program pendidikan.

Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik mengatakan bahwa berbagai inisiatif penting yang telah berjalan sebelumnya, termasuk pemberian seragam gratis bagi siswa, tetap berjalan tanpa perubahan. 

Adapun alokasi anggaran untuk seragam gratis ini telah ditetapkan sebesar Rp 20 miliar lebih dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait dampak efisiensi anggaran terhadap pendidikan di kota ini.

BACA JUGA:Saling Dorong Warnai Aksi Demo oleh Aliansi Mahasiswa di Balikpapan

BACA JUGA:Aliansi Mahasiswa Balikpapan Demo Tolak Kebijakan Efisiensi Anggaran

“Untuk program seragam masih lanjut, tidak ada masalah. Anggaran sudah ada, 20 miliar lebih,” ujarnya dalam wawancara melalui sambungan telepon pada Minggu (23/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemkot Balikpapan tidak akan menyentuh program-program prioritas yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Jadi program-program prioritas Wali Kota tidak terpengaruh apa-apa terhadap efisiensi tadi,” jelasnya.

Selain seragam gratis, berbagai program prioritas lain tetap dilaksanakan, termasuk subsidi SPP dan tunjangan bagi guru ngaji. Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur pendidikan juga menjadi fokus utama.

BACA JUGA:Terdakwa Oknum Pelatih Olahraga Kasus Pencabulan di Balikpapan Dituntut 10 Tahun Penjara

Pada tahun ini, Pemkot Balikpapan telah mengalokasikan dana sebesar Rp19 miliar untuk pembangunan Sekolah Dasar di Balikpapan Timur. Sekolah yang dibangun akan memiliki sekitar 18 rombongan belajar (rombel), sehingga dapat menampung lebih banyak siswa.

“Pembangunan sekolah kan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau tidak dibangun sekolahnya, kan jadi masalah,” tutur Irfan.

Ia menegaskan bahwa program-program pendidikan yang bersifat prioritas tidak dapat dipangkas. Sebaliknya, efisiensi anggaran dilakukan di sektor-sektor yang tidak berdampak langsung pada layanan pendidikan utama, seperti alat tulis kantor (ATK) dan perjalanan dinas.

“Program-program itu tidak bisa dipangkas, jadi kita memangkas di area-area seperti pelajar, pegawai, dan honorarium,” ungkapnya.

Menurut Irfan, dalam lingkup pendidikan, pengurangan anggaran memang terjadi pada pos seperti ATK dan perjalanan dinas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program utama tetap berjalan optimal.

Sumber: