Keberadaan IKN Nusantara Membuat Program Daerah dan Pusat Harus Selaras

PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Keberadaan dan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membuat setiap kegiatan pemerintah daerah harus selaras dengan program prioritas pemerintah pusat.

Hal itu diutarakan Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Khairil Achmad, saat menerima kunjungan anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar).

"Pada dasarnya kami di daerah membuka diri mengusulkan apa yang menjadi program prioritas dan dikaitkan dengan program prioritas nasional, sehingga saling terkait," ucap Khairil, Rabu (22/1/2025).

Kedatangan legislator Kukar guna menyatukan pemahaman dalam mengoptimalkan program-program strategis dalam mendukung pembangunan IKN Nusantara.

BACA JUGA : IKN Ditargetkan Menjadi Ibu Kota Politik Paling Lambat Tahun 2029

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU yakni mengalokasikan anggaran dari hal-hal yang menjadi prioritas.

"DPRD Kukar banyak menanyakan bagaimana dukungan penganggaran dan pemerintah seperti apa, kami menyampaikan setiap program yang diusulkan daerah dan pusat harus terkoneksi," jelasnya.

Ia melanjutkan, dari usulan daerah yang mendapatkan sokongan dari pemerintah pusat yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

"Kemudian ada bantuan PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas umum) di perumahan," sebutnya.

BACA JUGA : Akses Menuju IKN Terdampak Longsor, Satlantas Kukar Siapkan Rekayasa Lalin

Untuk RTLH pada 2024 lalu sebanyak 250 rumah. Serta mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kaltim mengenai penanganan kawasan kumuh pada tahun lalu menyasar 2 kelurahan, yakni Penajam dan Sepaku.

"Di Kecamatan Penajam ada di Pasar Lama, Gang Buaya, Kerok Laut, Kayu Api. Sedangkan Sepaku yaitu di Maridan dan Tanjung Harapan," tutur Khairil.

Pada penanganan kawasan kumuh ini fokus utama yang menjadi infrastruktur dasar masyarakat seperti drainase, sanitasi dan air bersih.

Bantuan dari Pemprov Kaltim itu nominalnya mencapai Rp 6 miliar untuk peningkatan kualitas permukiman kawasan kumuh.

Sumber: