Imbas Pemecatan Sejumlah Guru Honorer, Kepala SD di Samarinda Dituntut Mundur

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM- Salah satu sekolah dasar di Jalan Slamet Riyadi, Gang 6, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda diprotes para orangtua siswa pada Kamis (16/1/2025).

Protes tersebut imbas dari pemecatan beberapa tenaga pendidik honorer di sekolah tersebut.

Para orangtua siswa ini menunjukan aksinya dengan memasang spanduk berukuran 4 x 1 meter di pagar pintu masuk utama sekolah tersebut.

Spanduk yang dipasang bertuliskan "Seluruh guru dan orang tua SD Negeri 003 Sungai Kunjang Menolak Keras Hj. Nurul Afriyani melanjutkan kepemimpinannya sebagai kepala sekolah."

BACA JUGA: Program MBG Masih Terkendala, Dapur Umum di Jalan Antasari Belum Beraktivitas

BACA JUGA: Persiapkan Dirimu, Pemkot Samarinda akan Buka 2.200 Formasi PPPK dan 100 CPNS

Selain dipasang di pintu pagar, spanduk lainnya juga ada terpasang di dinding sekolah.

Spanduk tersebut dipasang sebagai bentuk luapan emosi para orangtua murid dan para guru yang telah kehilangan kesabarannya karena kecewa terhadap cara kepemimpinan Nurul Afriyani sebagai kepala sekolah. Mereka menuntut kepala sekolah itu agar segera diganti.

"Hasil mediasi kami belum puas. Kami meminta Ibu Nurul untuk turun dari jabatannya. Kami sudah cukup lama bersabar tapi kami disuruh tunggu lagi enam bulan," ungkap salah satu perwakilan orangtua siswa, Bungalia saat diwawancarai usai mediasi.

Sebelumnya, para wali murid ini sudah melaporkan tuntutan tersebut sebanyak empat kali. Namun, hasilnya tetap nihil.

BACA JUGA: Polresta Samarinda Sita 650 Gram Sabu Milik Jaringan Narkoba Lintas Provinsi, 1 Tersangka Masih DPO

BACA JUGA: Sistem Bagi Hasil Jukir Tidak Transparan, Andi Harun Akan Libatkan Kejaksaan

Para orangtua siswa ini diminta agar bersabar menunggu hasil evaluasi dan pembinaan.

Hal itulah yang dipertanyakan. Pasalnya, hasil dari evaluasi dan pembinaan dirasa tidak membawa perubahan berarti.

"Kami sebelumnya empat kali lapor kepada Dinas Pendidikan. Hingga akhirnya terjadi pemecatan guru, padahal sekolah ini kekurangan guru. Akibatnya berdampak dan yang merugi anak-anak kami," terangnya.

“Kami meminta Ibu Nurul untuk turun dari jabatannya. Kami sudah cukup lama bersabar dan beberapa kali mengadukan hal ini ke dinas pendidikan. Namun, tidak ada solusi nyata," sambung Bunga.

BACA JUGA: Hobi Fesyen, Partini Kenalkan IKN Nusantara melalui Bisnis Clothing

BACA JUGA: Era Baru Pesut Etam: Joaquin Gomez Ditunjuk Gantikan Pieter Huistra

Dia menjelaskan, masalah utama dari tuntutan ini ialah berawal dari tindakan pemberhentian secara sepihak sejumlah guru honorer di tengah kondisi sekolah yang krisis tenaga pengajar.

"Pemecatan guru itu baru-baru ini terjadi, saat kondisi sekolah yang sudah kekurangan tenaga pengajar,” ujar Bungalia.

Ia menambahkan, bahwa kebijakan tersebut berdampak buruk terhadap kualitas pendidikan anak-anak.

“Sejak kelas 3 hingga kelas 5, anak-anak kami terus berganti-ganti guru. Nilai mereka menurun drastis karena pergantian guru yang tidak konsisten," bebernya.

BACA JUGA: Molor Lagi, 2 Proyek Gedung RSUD di Kaltim Dikejar Tenggat 38 Hari

BACA JUGA: Kejati Kaltim Geledah Kantor Perusda BKS, Diduga Ada Kerja Sama Bermasalah dengan Pihak Swasta

"Beberapa guru honorer yang telah lama mengajar di sekolah ini diberhentikan tanpa pengganti yang memadai. Bahkan, petugas perpustakaan dan koperasi terpaksa mengisi kekosongan sebagai guru,” imbuhnya.

Bungalia juga mengeluhkan kurangnya perhatian terhadap hak-hak anak, seperti minimnya kegiatan sekolah.

“Setiap 17 Agustus, tidak ada anggaran untuk perlombaan kenegaraan. Orangtua murid terpaksa menggalang dana sendiri untuk mengadakan lomba,” ucap wanita berusia 34 tahun itu.

Orangtua murid lainnya, Nisa, menyoroti masalah penugasan guru yang dinilai tidak sesuai.

BACA JUGA: Ayo Tingkatkan Keterampilan! Disnakertrans Berau Bersiap Gelar Job Fair 2025

BACA JUGA: Peringati Hari Desa Nasional 2025, Kukar Dorong Swasembada Pangan Desa

“Bagaimana bisa seorang lulusan SMA dijadikan wali kelas, sementara guru yang berlatar belakang sarjana pendidikan (S.Pd) tidak dipertahankan? Seharusnya, kebijakan seperti ini dipertimbangkan dengan matang demi kualitas pendidikan anak-anak,” ujarnya.

Masalah buku pelajaran yang tidak tersedia tepat waktu juga menjadi tuntutan.

“Kami sudah meminta kepala sekolah untuk menyediakan buku pelajaran, tetapi hingga tiga bulan berjalan buku tersebut belum juga ada. Ini sangat memengaruhi proses belajar anak-anak. Selain itu, ada ulangan seni musik yang diadakan meski materi belum pernah diajarkan,” keluhnya.

Media ini sempat berusaha melakukan konfirmasi terhadap kepala sekolah tersebut, namun seusai mediasi, kepala sekolah itu tidak ada.

BACA JUGA: Pemkab PPU Perpanjang Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap 2

BACA JUGA: Akmal Malik Sebut Pemkab Mahulu Dibantu Rp 188 Miliar untuk Pembangunan Infrastruktur

Para guru di sana pun enggan memberikan komentar terkait aksi yang dilakukan sejumlah wali murid tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Asli Nuryadin saat dikonfirmasi mengatakan masih ada kegiatan dan hanya mengirimkan pesan melalui pesan WhatsApp.

“Terkait ibu kepala sekolah yang dimaksud sedang diproses BAP oleh Tim Disdik Kota Samarinda, kita tunggu hasil BAP-nya,” tutupnya.

Sumber: