Kelas Menengah Diprediksi Terpuruk di 2025, Ekonom: Hindari Kartu Kredit

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM – Memasuki tahun 2025, kondisi ekonomi kelas menengah di Indonesia menghadapi ancaman serius akibat berbagai kebijakan domestik yang dinilai memberatkan. 

Beberapa kebijakan seperti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dan pelaksanaan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diperkirakan membawa dampak langsung pada daya beli kelas menengah yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi domestik.

Achmad Nur Hidayat, seorang ekonom sekaligus pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat miskin tetapi juga pada kelas menengah.

“Ketika harga kebutuhan pokok melonjak, kemampuan belanja mereka tergerus, sehingga mengancam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ujar Achmad dalam wawancara dengan Disway, Rabu (1/12/2025).

BACA JUGA: Harga BBM Pertamina di Kaltim Naik per 1 Januari 2025

BACA JUGA: Tarif PPN 12 Persen Resmi Berlaku, Khusus untuk Barang Mewah

Kebijakan Domestik dan Ketidakpastian Global

Tekanan yang dirasakan kelas menengah tidak hanya berasal dari kebijakan domestik. 

Ketidakpastian ekonomi global turut memperburuk situasi. 

Dalam kondisi ini, kelas menengah diharuskan lebih bijak dalam mengelola keuangan agar tidak semakin terpuruk.

Achmad menekankan pentingnya diversifikasi pendapatan, termasuk memanfaatkan peluang usaha sampingan atau investasi. 

BACA JUGA: Mulai 1 Januari 2025, Indonesia Terapkan Bahan Bakar Diesel B40

BACA JUGA: Jokowi Dukung Kenaikan PPN 12 Persen sebagai Amanat Undang-undang

“Membuat anggaran bulanan yang ketat dapat membantu memastikan pengeluaran tidak melebihi pendapatan, sekaligus memberikan ruang untuk menabung,” katanya. 

Ia juga menyoroti peluang di sektor ekonomi digital sebagai salah satu solusi untuk menambah penghasilan. 

Sumber: