Wakil Ketua KPK Sebut Gubernur Kaltim Aneh, Tak Paham Aturan

Jakarta, DiswayKaltim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) menyebut Kaltim dan gubernurnya aneh. Mengapa ? Tidak lain karena persoalan izin lahan. Lahan izin di Kaltim malah melebihi luas daratannya. Data dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), luas izin lahan di Kaltim mencapai 13,83 juta hektare. Padahal luas daratannya hanya mencapai 12,7 juta hektare. Lahan seluas itu diketahui untuk kehutanan mencapai 5,619 juta hektare. Sementara pertambangan 5,137 juta hektare. Sedangkan izin perkebunan mencapai 4,255 juta hektare. Masalah tersebut terjadi karena ada penumpukan izin, seperti satu daerah bisa punya dua izin lahan. Demikian data yang dirilis Jaringan Advokasi Tambang. “Masa jumlah luas izin melebihi luas daratan Kalimantan Timur. Negara apa ini? Sulawesi Tenggara begitu juga. Jumlah luas kawasan izin melebihi luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Mana ada negara seperti ini," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam diskusi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, di Gedung KPK, Selasa (16/7/2019). Laode Syarif juga menyinggung ucapan Gubernur Kaltim Isran Noor soal izin lingkungan di sana. Ia menilai Gubernur Kaltim tak paham aturan. "Kalimantan Timur, lebih aneh lagi gubernurnya bilang persyaratan clean and clear itu adalah persyaratan baru dari KPK. Jadi nggak boleh semuanya dikenakan kepada semua penambang di Kalimantan Timur. Pasti gubernurnya ini tidak baca regulasi. Yang kita masukkan dalam clean dan clear itu adalah persyaratan sesuai regulasi. Aneh kali ada gubernur kayak gitu," ucap Syarif. Syarif turut menyoroti lubang tambang yang juga menyebabkan korban jiwa. Menurutnya hal itu terjadi karena ada dugaan korupsi di masa lalu saat proses pertambangan dibiarkan dilakukan dan sulit diungkap. "Ini banyak berbahaya terpaksa lagi pemerintah harus keluar uang untuk perbaikan itu. Kalau tak bisa ditutup semuanya ya setidaknya diselamatkan supaya itu tidak membahayakan masyarakat. Coba bayangin, dia sudah menggali secara ilegal, pasti tidak bayar pajak, sekarang orang mati lagi, seperti itu. Ini negara apa kita ini? Apakah ada korupsinya di situ? Saya yakin ada, yakin banget tapi siapa yang terima uang, kapan diserahkan apalagi sudah lama seperti itu, susahlah membuktikan seperti ini," ucapnya. (*/eny)

Sumber: