Koalisi Masyarakat Sipil di Kaltim Desak Penyelenggara Pilkada Lakukan Evaluasi Sistem Demokrasi

"Jika tidak ada evaluasi dahulu. Maka Pilkada ini terus dilakukan dan kita akan kembali pada siklus yang sama. Dimana kita terus menumpuk masalah yang akan menjadi bom waktu hingga dapat meledak kapan saja," tandasnya.

BACA JUGA : KPK: RM Peras Anak Buah untuk Biayai Pencalonannya di Pilkada 2024

 

 

Sementaa itu, Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu KPU Kaltim, Suardi menanggapi atas berlangsungnya aksi yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil atas penyelenggaraan Pilgub di Kaltim.

"Selaku penyelenggara Pemilu, KPU mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan kawan-kawan semu, siapapun itu terkait dengan bagaimana kita mengelola Pemilu. Khususnya pada tahun ini," ujar Suardi.

Ia menyampaikan, dalam proses penyelenggaraan pemilihan, KPU tidak sendiri melainkan ada proses yang dilalui.

BACA JUGA : Ratusan Ribu Guru Belum D4 atau S1, Mendikdasmen Buka Kesempatan Lanjutkan Studi

"Mulai dari partai politik (parpol) mengajukan paslon. Sebelum mengajukan ada dilakukannya seleksi, siapa yang kemudian dapat diajukan sebagai paslon. Kemudian kami memproses sesuai ketentuan yang ada," tuturnya.

Suardi menyakini, pihaknya tidak pernah keluar dari regulasi terkait dengan pencalonan dan keterhubungan syarat ketentuan calon. Baik dari masing-masing calon yang di ajukan parpol hingga masyarakat melalui lembaga perseorangan atau independen.

BACA JUGA : Masih Banyak APK tak Dicopot di Masa Tenang, Bawaslu Mahulu Lakukan Penertiban

"Kemudian tersaji menjadi pemilihan peserta Pilkada yang dipilih oleh masyarakat, pada ujungnya kembali ke masyarakat siapa yang terbaik di setiap kabupaten kota di Kaltim," tutup Suardi.

Sumber: