6 Juta Data NPWP Bocor Dibobol Hacker, DPR Panggil Menkominfo dan Menkopolhukam

NOMORSATUKALTIM - Komisi I DPR RI bakal memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto untuk mengklarifikasi terkait adanya kebocoran 6 juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Anggota Komisi I DPR, Sukamta mengatakan insiden ini merupakan alarm bagi pemerintah.

"Ini sudah terjadi yang kesekian kalinya, dan harus menjadi alarm keras untuk Pemerintah agar segera meningkatkan keamanan siber sehingga data setiap warga negara terlindungi," ujar Sukamta.

Sukamta menilai, masalah kebocoran data tidak boleh berhenti hanya sampai pendalaman dan investigasi saja seperti sebelumnya.

BACA JUGA : Datangi KPK, Kaesang Klarifikasi Penggunaan Jet Pribadi ke Amerika Serikat

BACA JUGA : Menpora Pasti Tindak Lanjuti Dugaan Korupsi PON 2024

"Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat keamanan siber di semua sektor, termasuk di sektor Pemerintahan maupun swasta,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

Kebocoran data NPWP mencakup informasi sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, dan email.

"Perlindungan data harus menjadi prioritas utama, bukan hanya sebagai reaksi terhadap insiden, tetapi sebagai kebijakan jangka panjang yang sistematis," tegas Sukamta.

Menurut Sukamta, kebocoran kali ini merupakan ancaman serius mengingat sudah mengincar data Presiden sebagai orang nomor satu di Indonesia hingga para pejabat level menteri.

BACA JUGA : Pansus Haji DPR Temukan 3.500 Jemaah Daftar Tunggu 0 Tahun Bisa Berangkat ke Tanah Suci

"Ini merupakan ancaman serius, tidak hanya bagi privasi individu tetapi juga bagi keamanan nasional. Kasus ini adalah bukti nyata bahwa keamanan siber di Indonesia masih sangat rentan," ucap Legislator dari Dapil Daerah Istimea Yogyakarta (DIY) itu.

Pihak pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan sudah meminta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi terhadap masalah kebocoran data NPWP tersebut.

“Selain evaluasi, pemerintah juga harus melakukan investigasi internal untuk mengetahui kelemahan dari sistem data yang dimilikinya,” tukas Sukamta.

Sumber: