Pengadaan Barang dan Jasa Harus Digital, KPK: Minimalkan Potensi Korupsi

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) gencar mendorong transformasi digital dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dalam rapat koordinasi yang digelar di Novotel Balikpapan, Kamis (1/8/2024).

"Kita semua tahu bahwa proses pengadaan seringkali rentan terhadap berbagai penyimpangan. Untuk itu, transparansi dan integritas menjadi kunci utama," tegas Malik. 

Ia mengakui bahwa digitalisasi memang menawarkan solusi yang menjanjikan, namun juga menghadirkan tantangan tersendiri. 

BACA JUGA:Bus Bacitra Kembali Beroperasi, Tetap Gratis Sampai Akhir Tahun

"Bagaimana menggabungkan sistem yang sudah ada dengan teknologi baru? Ini adalah pertanyaan yang kompleks dan membutuhkan solusi yang cermat," imbuhnya.

Akmal Malik juga menekankan pentingnya sumber daya manusia dalam keberhasilan transformasi digital. Menurutnya teknologi secanggih apapun tidak akan berarti jika tidak diimbangi dengan SDM yang kompeten. 

Ia mencontohkan, kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan dapat berdampak buruk pada kualitas barang atau jasa yang dihasilkan.

Harapannya, dengan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas, pengadaan barang dan jasa di Kaltim dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

BACA JUGA:Wujudkan Pilkada 2024 Tanpa Politik Uang, Bawaslu Balikpapan Libatkan Banyak Stakeholder

Proses pengadaan barang dan jasa di era digital saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks. Salah satunya adalah bagaimana mengoptimalkan teknologi tanpa mengabaikan peran manusia dalam proses pengambilan keputusan.

Akmal Malik pun mengakui bahwa digitalisasi memang menawarkan banyak manfaat, namun juga memerlukan perhatian serius terhadap aspek-aspek seperti transparansi, integritas, dan kompetensi sumber daya manusia. 

"Kita harus memastikan bahwa teknologi yang kita gunakan benar-benar mendukung upaya kita dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik," ujarnya.

BACA JUGA:Pemkot Balikpapan Lanjutkan Eksekusi Lahan untuk RSIA Sayang Ibu, Warga Bongkar Bangunan Sendiri

Senada dengan Malik, Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi Wilayah IV KPK, Ismail Hendrasah, mengingatkan akan bahaya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. 

Sumber: