Fenomena Kotak Kosong di Pilgub Kaltim, Pengamat: Bukti Mundurnya Demokrasi

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Desas-desus kotak kosong selalu mencuat ke publik menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2024. Hal ini pun mendapat tanggapan Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Saiful Bahtiar. Baginya, kotak kosong merupakan bentuk kemunduran demokrasi. 

Fenomena melawan kotak kosong dalam Pilkada sebenarnya dibolehkan. Bahkan diatur dalam undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016.

Namun di sisi lain katanya, fenomena ini dapat mencederai harapan masyarakat yang menginginkan agar proses Pilkada harus memiliki lawan politik, minimal dua pasangan calon.

Nah, jika di Pilkada Kaltim terjadi melawan kotak kosong, maka akan menyebabkan turunnya partisipasi masyarakat untuk memilih.

BACA JUGA:Ketua Tim Pemenangan Isran-Hadi Yakin Kotak Kosong Tidak Akan Terjadi

“Karena sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kotak kosong itu bukan pilihan, tapi sesuatu yang dipaksakan, sehingga potensi masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya cukup tinggi,” kata Saiful kepada media ini, Kamis (18/7/2024).

Jika dilihat dari kondisi yang terjadi sekarang, sebagian besar partai politik pemenang Pemilu di Kaltim telah menyatakan dukungan ke Rudy Mas'ud -Seno Aji. Seperti partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKS, PAN dan PKB. 

Dari enam partai tersebut, Rudy Mas'ud-Seno Aji tentunya telah berhasil mengamankan 42 kursi dari total 55 kursi di DPRD Kaltim.

Sedangkan tiga partai lainnya seperti PPP, Demokrat dan PDIP hingga kini masih belum menentukan dukungan politik, dengan total akumulasi kursi sebanyak 13 kursi.

Menurut Saiful, tiga partai ini tentunya menjadi peluang bagi pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi untuk mendapatkan dukungan, sehingga bisa memenuhi syarat minimal 20 persen maju dalam Pilkada 2024.

BACA JUGA:Temukan Pelanggaran Pilkada 2024? Lapor Saja ke 'Posko Kawal Hak Pilih' Bawaslu!

Namun, jika salah satu dari tiga partai tersebut justru merapat ke Rudy Mas'ud, maka tentu saja pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi gagal maju dalam Pilkada, apalagi syarat maju perseorangan sudah lewat.

“Kalau bisa mengamankan tiga partai tersebut tentu peluangnya masih ada. Kita juga mempertanyakan kenapa pak Isran Noor susah sekali mendapat dukungan partai,” ujarnya.

Namun disisi lain, lanjut Saiful, dukungan partai politik yang fokus kepada satu pasang calon juga menjadi tanda tanya besar, terutama persoalan di internal partai.

Sumber: