DPRD Kaltim Desak Pemprov Segera Selesaikan Proses Transisi Aset Lahan

DPRD Kaltim Desak Pemprov Segera Selesaikan Proses Transisi Aset Lahan

Salehuddin saat diwawancarai langsung usai Sidang Paripurna 17 di DPRD Kaltim-(Disway Kaltim/Salsa)-

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin menyampaikan, masih banyak permasalahan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang belum selesai.

Hal ini diungkapkan Salehuddin lantaran permasalahan mengenai aset Pemprov menjadi catatan penting, dalam rapat paripurna yang membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023.

“Menjadi catatan penting, karena hampir tiap tahun kita sampaikan ini masalah aset Pemprov belum juga selesai,” kata Salehuddin, Rabu (26/6/2024).

Juru Bicara Fraksi Juru Bicara Partai Golkar, di Rapat Paripurna Ke-17 DPRD Provinsi Kaltim ini menilai, pada beberapa sekolah kewenangannya sudah beralih ke Pemprov Kaltim.

Namun, masih banyak kasus lahan yang masih dikuasai oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Ini agak aneh, bangunan yang sudah diserahkan ke provinsi tapi lahannya masih bersengketa,” ucap Salehuddin.

BACA JUGA : Ini Cara Bawaslu Mahulu Cegah Pelanggaran pada Pilkada Serentak 2024

Diketahui, masalah lahan menjadi hambatan utama untuk melakukan proses pengembangan optimalisasi sekolah.

“Proses pengembangan optimalisasi sekolah jadi terhambat. Kemudian beberapa hal yang lain karena selama kondisi statusnya bermasalah itu tidak bisa dianggarkan,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar ini menyebut, proses transisi aset yang dikuasai oleh kabupaten/kota ke provinsi itu harus diselesaikan.

“Permasalahan aset ini baru Dinas Pendidikan, belum lagi bicara beberapa dinas yang lain. Mudah-mudahan ini tahun terakhir permasalahan yang muncul, dan untuk lima tahun kedepan bukan sekadar catatan saja tapi selesai,” tuturnya.

BACA JUGA : Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Balikpapan Tekan Laju Inflasi Melalui Gerakan Pangan Murah

Ia mengatakan, koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim juga telah dilakukan beberapa kali. Namun, OPD tersebut mengalami keterbatasan tenaga.

“BPKAD juga harus punya target ya, misal tahun pertama apa yang bisa diselesaikan, tahun kedua, juga seterusnya. Kita berharap tidak ada temuan lagi untuk masalah ini,” harapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: