Fraksi Demokrat Ingatkan Utang Daerah dan Peningkatan Akuntabilitas

Fraksi Demokrat Ingatkan Utang Daerah dan Peningkatan Akuntabilitas

Perwakilan Fraksi Demokrat DPRD Kutim, M Amin. --


KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) mengingatkan Pemkab Kutim tanggung jawab keuangan yang harus segera diselesaikan.

Hal tersebut disampaikan dalam sidang paripurna ke-27 masa persidangan ke III tahun sidang 2023/2024.

Dalam penyampaian pandangan umum, perwakilan Fraksi Demokrat M. Amin mengatakan, menurut catatan mereka, nilai kewajiban yang harus diselesaikan hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp189,66 miliar.

"Kami melihat ada tiga komponen utama kewajiban, yaitu pendapatan diterima dimuka sebesar Rp571,45 juta, utang belanja sebesar Rp28,64 miliar, dan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp160,44 miliar," jelasnya, Kamis (13/6/2024).

Amin menambahkan, bahwa penyelesaian kewajiban ini harus menjadi prioritas utama. Semua kewajiban utang dapat diselesaikan 100 persen pada tahun 2024 dan tidak ada lagi utang yang tertunda.  "Kita tidak boleh membiarkan beban utang ini berlarut-larut," tambahnya.

Anggota komisi D itu juga menekankan, pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Kami berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran daerah," tegasnya.

Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai penggunaan anggaran daerah. "Ini adalah bentuk tanggung jawab kita kepada publik," katanya.

Pihaknya meminta agar dalam pelaksanaan teknis di lapangan, melalui bupati dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, memerintahkan PPK bersama PPTK untuk memedomani ketentuan yang berlaku.

"Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku," tuturnya.

Lebih lanjut, pengawasan yang ketat dan sesuai prosedur adalah kunci untuk mencegah kebocoran anggaran dan memastikan setiap proyek dijalankan dengan benar. "Kita harus memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan aturan," pungkasnya. (*/adv/one)

Post View: website counter

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: