Ini Kendala Bawaslu Mahulu dalam Menegakkan Aturan Pemilu, Salah Satunya soal Akses

Harapannya, melalui sosialisasi yang terus dilakukan, masyarakat bisa lebih cerdas dan betul-betul menentukan pilihan politiknya atas pertimbangan yang matang. Terutama mengetahui betul latar belakang calon pemimpin yang dipilih.

Kemudian, Bawaslu Mahulu juga akan memperkuat koordinasi dengan pihak pengawas di tingkat kecamatan hingga desa atau kampung. Dengan harapan agar potensi pelanggaran dapat diminimalisir, terutama pada Pilkada Serentak 2024.

"Kami ada program sosialisasi, kemudian pendidikan politik. Itu yang kita lakukan dari sisi pencegahan, kita berharap dengan kuatnya pencegahan, mudahan bisa meminimalisir potensi pelanggaran yang dilakukan. Karena yang kita inginkan agar masyarakat datang ke TPS betul-betul datang dengan konsep dan memahami track record (latar belakang,red) calon pemimpin yang dipilihnya," tegas Ketua Bawaslu Mahulu periode 2018-2023 itu.

BACA JUGA: Cegah Masalah pada Pilkada 2024, KPU Mahulu Pastikan Semua Tahapan Sesuai Regulasi

Bawaslu Mahulu kemudian mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024, seperti melaporkan jika ada praktik dugaan pelanggaran. Sebab, Bawaslu tentunya memiliki keterbatasan, apalagi  kondisi geografis Mahulu yang sulit dijangkau, dan masih mengandalkan jalur sungai.

"Pengawas pemilu kan cuma berapa. Dalam satu kampung hanya satu orang, kemudian dalam satu kecamatan hanya ada tiga orang. Jadi memang dibutuhkan kerjasama masyarakat," serunya.

Sumber: