Bawaslu Berau: Politik Uang dan Netralitas ASN Masih Marak
Ketua Bawaslu Berau, Ira Kencana.-rizal/disway-
BERAU, NOMORSATUKALTIM - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Berau akan menyusun potensi peta kerawanan Pilkada 2024, berdasar evaluasi dari Pemilu 2024 dan Pilkada 2020 lalu.
Ketua Bawaslu Berau Ira Kencana mengatakan pihaknya sesegera mungkin menyusun peta kerawanan tersebut, dengan berkoordinasi bersama Bawaslu pusat dan provinsi.
“Ya, tentunya pasti ada potensi kerawanan pilkada 2024, dan ini masih sedang kami susun, kata Ira Kencana, Senin 27 mei 2024.
Dijelaskannya, adanya potensi kerawanan itu karena peserta maupun pasangan calon-calon nantinya, dapat menggunakan kekuatan atau strategi khusus sebagai cara menjadi pemenang di Pilkada 2024 nanti.
BACA JUGA:Wujudkan Keberhasilan Tata Kelola Pemerintahan, Kepala Kampung di Berau Ikuti Bimtek
"Dari evaluasi pilkada 2020 lalu, potensi kerawan yakni maraknya praktik politik uang dan netralitas, khususnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)," jelasnya.
Terkait dengan netralitas, kata dia, sebagai pegawai negeri tidak pantas untuk ikut secara terang-terangan mendukung paslon ataupun terafiliasi dengan salah satu parpol.
“ASN seharusnya sudah mengerti betul, bahwa netralitas itu harus dijaga, tanpa harus diawasi secara tegas oleh Bawaslu,” ujarnya.
Menurutnya, apabila berkaca dengan Pilkada 2020 lalu, marak sekali praktik politik uang secara besar-besaran. Khusunya, paling banyak di wilayah Tanjung Redeb.
BACA JUGA:Jumlah Tenaga Kerja di Berau Terus Meningkat
"Untuk itu kami perlu strategi untuk meminimalisir potensi kerawanan tersebut. Tentunya dengan terbentuknya Panwascam, dan partisipasi masyarakat," tuturnya.
Ira berharap, keterlibatan aktif masyarakat baik sebagai pemilih maupun pengawas partisipan untuk mengkawal pesta demokrasi sangat diperlukan demi kelancaran Pilkada 2024 di Kabupaten Berau.
"Saya juga berpesan, khususnya kepada para peserta atau pasangan bakal calon kepala daerah dan para pendukungnya, untuk menghindari ujaran kebencian, kampanye hitam serta politik uang," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: