Sekda Sri Wahyuni Ingin Tingkatkan Peran Penyuluh Anti Korupsi di Kaltim

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur  (Kaltim), Sri Wahyuni mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov)  akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Benua Etam. 

“Setelah ini saya akan berkoordinasi dengan Inspektorat Wilayah, terkait dengan implementasi arahan Presiden Jokowi tentang trisula pemberantasan korupsi," kata Sri Wahyuni usai menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023, di Jakarta, pada Selasa (12/12/2023). 

Pemprov Kaltim, kata Sekda, juga akan berkoordinasi dengan Komite Antikorupsi Daerah (KAD) untuk menindaklanjuti arahan Kepala Negara tersebut.

"Saya lihat sudah ada SK-nya dari tahun 2021. Nanti kita akan koordinasi bagaimana pokja-pokja di bawah KAD bisa bekerja sama dengan Inspektorat terkait hal ini,” ungkap Sri. 

Sri Wahyuni menyebut saat ini Kaltim juga sudah memiliki penyuluh antikorupsi yang jumlah totalnya 17 orang. Mereka sudah tersertifikasi oleh lembaga antirasuah Indonesia atau KPK. 

“Tadi saya sudah ketemu lima orang perwakilan yang hadir di Hakordia 2023. Nanti setiap kegiatan perangkat daerah, apakah itu sifatnya rapat koordinasi rakortek ataupun sosialisasi, kita ingin para penyuluh antikorupsi ini bisa masuk memberikan pembekalan. Ini sebagai reminder, refresh bagi semua aparatur kita untuk pencegahan korupsi sejak dini,” paparnya. 

Selain itu, lanjut Sri, ke depan juga semua kegiatan perangkat daerah atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, khususnya terkait dengan penggunaan dana APBD, seperti hibah, dalam proses penyerahannya akan disisipkan penyuluhan antikorupsi. 

Sri juga berencana menambah jumlah penyuluh anti korupsi tersertifikasi KPK di Kalimantan Timur.

“Karena kita sudah punya tenaga-tenaga penyuluh antikorupsi. Dan nanti juga kita akan minta dengan Inspektorat agar para penyuluh ini juga bisa memberikan pendampingan. Supaya kita bisa mendapatkan sertifikasi untuk penyuluh antikorupsi yang jumlahnya lebih banyak lagi,” pungkasnya. 

Puncak peringatan Hakordia 2023 mengangkat tema “Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju”. 

Acara ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dihadiri Ketua KPK RI Nawawi Pomolango, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN RI Hadi Tjahjanto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dan Kepala BSSN Hinca Siburian. 

Presiden Joko Widodo menekankan penanganan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan trisula pemberantasan korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan, membutuhkan upaya yang lebih sistemik, lebih massif memanfaatkan teknologi terkini. 

Langkah itu perlu dibarengi dengan memperkuat regulasi, khususnya dengan membuat UU perampasan aset tindak pidana korupsi dan UU pembatasan transaksi uang kartal. 

“Karena terlalu banyak. Banyak sekali pejabat negara yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Walaupun begitu masih banyak ditemukan kasus korupsi. Artinya kita perlu mengevaluasi total. Ini jadi penanda dan pengingat bagi kita semua,” tegas Presiden Joko Widodo. 

Sumber: